Luhut: Hubungan Prabowo-Trump Bisa Turunkan Tarif AS dari 19 Persen

PEMERINTAH mengisyaratkan penurunan tarif dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) bukan semata hasil kalkulasi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi kedekatan personal Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, perjanjian tarif dagang dengan AS disebut akan diteken pekan depan, dengan peluang tarif yang kini di kisaran 19% turun ke level lebih rendah.

Pernyataan Luhut menegaskan arah strategi negosiasi: mengandalkan jalur komunikasi langsung di Gedung Putih. Ia menilai pembahasan akan lebih mulus jika Prabowo dan Trump berbicara langsung, seraya menekankan karakter pengambilan keputusan Trump yang bisa berubah cepat.

“Apalagi hubungan Presiden (Prabowo) dengan Presiden Trump sangat baik. Jadi saya pikir mereka berdua nanti biarlah bicara-bicara di White House, kita doain saja,” kata Luhut di Kantor DEN Jakarta, Jumat (13/2).

Baca juga : Luhut Minta OJK-BEI Diisi Tokoh Independen demi Kepercayaan Pasar

Luhut bahkan memberi ilustrasi tarif 19% dapat turun menjadi sekitar 15% bila kedua kepala negara mencapai kesepakatan. Namun ia mengakui angka tersebut belum pasti dan masih berada pada wilayah spekulasi.

“Tidak (langsung turun ke 15%), tapi saya bilang karena hubungan mereka bagus, ya kita enggak tahu. Kan Trump itu keputusannya juga kadang-kadang cepat. Dan saya lihat hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump itu sudah sangat dekat,” ujarnya.

Luhut juga mengklaim mendapat informasi dari lingkaran Trump bahwa Presiden AS itu menaruh hormat kepada Prabowo, faktor yang disebutnya bisa memperbesar peluang kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

“Dan saya dengar dari orang-orang di sekitarnya (Trump) juga mengatakan dia respect dengan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Meski begitu, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai skema tarif baru, sektor yang terdampak, maupun bentuk perjanjian yang akan ditandatangani. Pernyataan Luhut menempatkan ekspektasi publik pada hasil pertemuan tingkat kepala negara, dengan risiko yang sama besarnya: bila negosiasi tak sesuai harapan, “modal kedekatan” bisa berbalik menjadi sorotan soal ketergantungan kebijakan pada relasi personal, bukan kepastian mekanisme. (Z-10)