Beban Operasional Pelayaran Penyeberangan Melonjak, Kebijakan Nyata Dibutuhkan

LONJAKAN biaya operasional industri pelayaran penyeberangan yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah, mahalnya suku cadang dan perawatan kapal, biaya docking, sertifikasi keselamatan, serta tingginya beban kepelabuhanan turut menggerus daya tahan keuangan operator penyeberangan, terutama pelayaran nasional swasta.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menegaskan apabila kondisi ini dibiarkan tanpa solusi konkret, yang terancam bukan hanya pelaku usaha, tetapi kelangsungan layanan penyeberangan dan stabilitas ekonomi wilayah kepulauan.

“Industri penyeberangan bukan sektor pilihan, tetapi kebutuhan dasar negara kepulauan seperti Indonesia. Jika beban operasional terus dibiarkan naik tanpa keberpihakan kebijakan, maka cepat atau lambat operator akan tertekan, layanan menurun, dan masyarakat yang akan menanggung dampaknya,” kata Khoiri, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Baca juga : Distribusi Logistik Urat Nadi Nasional, Penyeberangan Diminta segera Dibenahi

Gapasdap, papar dia, menilai selama ini industri penyeberangan menghadapi tekanan berlapis yaitu tuntutan keselamatan semakin tinggi, biaya semakin mahal, tetapi ruang penyesuaian tarif dan insentif sangat terbatas. Ketidakseimbangan ini menciptakan risiko serius terhadap keberlanjutan usaha.

Untuk itu, lanjutnya, Gapasdap secara tegas mendorong Kementerian Perhubungan agar tidak sekadar mencatat keluhan, tetapi segera menghadirkan kebijakan nyata,

Ia menerangkan kebijakan nyata itu di antaranya ialah insentif operasional yang terukur dan tepat sasaran, termasuk relaksasi PNBP dan biaya sertifikasi kapal.

Baca juga : PIS Pastikan Armada dan Awak Kapal Penuhi Standar Keselamatan Internasional

Kemudian, penataan ulang biaya kepelabuhanan dan layanan penyeberangan agar lebih rasional dan berkeadilan.

Selain itu, kebijakan yang setara antara operator BUMN dan swasta, guna menghindari distorsi persaingan usaha.

Selanjutnya, percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang selama ini justru menambah inefisiensi biaya.

"Jangan sampai negara baru bertindak setelah industri ini kolaps atau layanan penyeberangan terganggu. Pencegahan selalu lebih murah daripada penanganan krisis,” tambah Khoiri.

Ia juga menegaskan permintaan insentif bukan bentuk pembangkangan terhadap regulasi, melainkan ikhtiar menyelamatkan ekosistem transportasi penyeberangan nasional agar tetap mampu melayani masyarakat secara aman, berkelanjutan, dan berdaya saing.

"Sebagai asosiasi nasional, Gapasdap siap berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan realistis, berpihak pada kepentingan nasional, dan menjaga kelangsungan industri penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas Indonesia," pungkas Khoiri. (H-2)