Roti O Minta Maaf setelah Tolak Pembayaran Tunai Perempuan Lansia

Manajemen Roti O menyampaikan permohonan maaf atas insiden penolakan pembayaran tunai yang dialami seorang perempuan lanjut usia di salah satu gerainya. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” tulis manajemen Roti O melalui unggahan di akun Instagram resminya, Minggu (21/12).

Roti O menjelaskan bahwa penerapan sistem transaksi melalui aplikasi dan pembayaran non-tunai dimaksudkan untuk memberikan kemudahan sekaligus menghadirkan berbagai promo bagi pelanggan. Meski demikian, perusahaan mengakui telah melakukan evaluasi internal menyusul polemik tersebut.

Baca juga : BI: QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Inklusi Keuangan

“Kami telah melakukan evaluasi internal agar ke depan tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” lanjut pernyataan manajemen.

Insiden ini bermula dari video yang beredar di TikTok, memperlihatkan seorang pria memprotes petugas gerai Roti O yang menolak transaksi seorang nenek karena pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam video tersebut, gerai disebut hanya melayani pembayaran menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Video itu diunggah akun TikTok @arlius_zebua pada Jumat (19/12).

Menanggapi polemik tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa uang tunai tetap sah dan memiliki peran penting sebagai alat pembayaran di Indonesia. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa dorongan penggunaan pembayaran non-tunai tidak berarti menghilangkan penggunaan uang tunai.

Baca juga : BI Jakarta Ingatkan Transaksi QRIS di Bawah Rp500 Ribu Gratis

“Keragaman demografi serta tantangan geografis dan teknologi di Indonesia membuat uang tunai masih sangat diperlukan dan digunakan dalam berbagai transaksi,” ujar Denny saat dihubungi, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa Bank Indonesia mendorong transaksi non-tunai karena dinilai lebih cepat, aman, dan praktis, sekaligus untuk menekan risiko peredaran uang palsu. Namun demikian, pilihan instrumen pembayaran tetap bergantung pada kesepakatan para pihak yang bertransaksi.

“Penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai, sesuai dengan kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi,” kata Denny.

Ia juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang melarang penolakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Pengecualian hanya berlaku apabila terdapat keraguan atas keaslian uang yang digunakan.

Ketentuan tersebut kembali menjadi perhatian publik seiring meningkatnya kritik terhadap kebijakan sejumlah gerai yang membatasi pilihan pembayaran hanya pada metode non-tunai.