Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar menekankan pentingnya pengarusutamaan mitigasi bencana dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Sumatra menjadi peringatan keras bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Hal ini menuntut adanya respons cepat dan perencanaan pembangunan yang lebih preventif.
"Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12).
Menurut Bahlil, arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Selain aspek lingkungan, Golkar juga berkomitmen mendorong kebijakan afirmatif bagi warga terdampak bencana melalui kolaborasi lintas sektor.
Langkah konkret yang diusulkan antara lain melalui penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak, percepatan penyediaan hunian layak, serta pemulihan infrastruktur secara menyeluruh.
"Partai Golkar berkomitmen untuk terus hadir membangun solidaritas dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Dukungan Fiskal Daerah
Terkait pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra, Bahlil menegaskan pihaknya mendorong adanya dukungan fiskal yang kuat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Selain itu, Partai Golkar juga memastikan pengawalan terhadap pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. Salah satu poin krusialnya adalah perpanjangan dan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai instrumen vital rehabilitasi dan rekonstruksi di Serambi Mekkah.
"Partai Golkar juga mendorong adanya dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat," pungkasnya. (Ant/P-2)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
Bahlil menyebut proyek kilang minyak terbesar di Indonesia itu sempat mengalami berbagai hambatan serius. Salah satunya insiden kebakaran yang membuat penyelesaiannya molor.
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyoroti capaian rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrel per hari.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui mandatori campuran etanol sebesar 10% (E10).
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi batu bara Indonesia pada 2026 dipangkas menjadi kisaran 600 juta ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved