Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Komisi V DPR RI, Haryanto, menyoroti munculnya pos anggaran untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tubuh," kata Haryanto dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/11).
Mantan Bupati Pati itu menganggap penganggaran untuk penambah daya tahan tubuh cukup besar di setiap terminal, yakni Rp186 juta, Rp120 juta, Rp97 juta, Rp112 juta. Dia mengaku heran ada belanja penambah daya tahan tubuh ketika Kemenhub juga menganggarkan obat-obatan.
Haryanto mempertanyakan maksud belanja penambah daya tahan tubuh di setiap terminal dalam RKA yang diajukan Kemenhub.
"Apakah memang saya yang enggak tahu ataukah memang ini, apa itu, obat kuat atau apa ini? Kami nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan," kata anggota DPR Fraksi PDIP itu.
Selain menyoroti anggaran penambah daya tahan tubuh, Haryanto turut menyinggung soal biaya pengadaan bus di Sungai Bengawan, Solo, Jawa Tengah (Jateng).
"Nilainya Rp3,2 miliar. Itu yang dimaksud pengadaan bus untuk apa, karena ini, kan, pengadaan bus air di Bengawan, Solo," ujarnya.
Dia mengatakan langkahnya menyoroti sejumlah anggaran bukan upaya mencari kesalahan, melainkan kerja parlemen mengawasi rencana pemakaian dana negara.
"Bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai, kan, lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian," kata Haryanto. (P-4)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved