Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Komisi V DPR RI, Haryanto, menyoroti munculnya pos anggaran untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tubuh," kata Haryanto dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/11).
Mantan Bupati Pati itu menganggap penganggaran untuk penambah daya tahan tubuh cukup besar di setiap terminal, yakni Rp186 juta, Rp120 juta, Rp97 juta, Rp112 juta. Dia mengaku heran ada belanja penambah daya tahan tubuh ketika Kemenhub juga menganggarkan obat-obatan.
Haryanto mempertanyakan maksud belanja penambah daya tahan tubuh di setiap terminal dalam RKA yang diajukan Kemenhub.
"Apakah memang saya yang enggak tahu ataukah memang ini, apa itu, obat kuat atau apa ini? Kami nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan," kata anggota DPR Fraksi PDIP itu.
Selain menyoroti anggaran penambah daya tahan tubuh, Haryanto turut menyinggung soal biaya pengadaan bus di Sungai Bengawan, Solo, Jawa Tengah (Jateng).
"Nilainya Rp3,2 miliar. Itu yang dimaksud pengadaan bus untuk apa, karena ini, kan, pengadaan bus air di Bengawan, Solo," ujarnya.
Dia mengatakan langkahnya menyoroti sejumlah anggaran bukan upaya mencari kesalahan, melainkan kerja parlemen mengawasi rencana pemakaian dana negara.
"Bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai, kan, lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian," kata Haryanto. (P-4)
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved