Buka Suara soal Wamenkeu yang Hadir pada RDG BI, Menkeu: Undang-Undangnya Membolehkan

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut buka suara terkait dengan kehadiran Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar Rabu, kemarin (19/11).

Untuk diketahui, berdasarkan pasal 43 ayat 1 huruf A Undang-Undang Bank Indonesia, rapat dewan gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dapat dihadiri seorang menteri atau yang diwakilkan.

“Itu kan Undang-Undangnya membolehkan kan, pemerintah boleh mengirim pejabat setingkat menteri mengikuti Rapat Dewan Gubernur yang menentukan tingkat suku bunga,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/11).

Baca juga : Purbaya Sebut Belum Ada Kesimpulan Akhir untuk Solusi Utang Whoosh

Purbaya menjelaskan bahwa peran Wamenkeu Thomas pada RDG BI kemarin sama sekali tidak mengandung unsur politis, namun hanya menjelaskan pandangan dan melihat suasana di Bank Sentral/BI.

“Saya pikir (hadirnya Wamenkeu) untuk menjelaskan pandangan aja dan melihat bagaimana sih suasana di Bank Sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkro antara pemerintah dengan Bank Sentral. Jadi bukan negatif harusnya pandangannya, harus lebih positif ke depannya,” tegas Purbaya.

Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut bahwa kehadiran Wakil Menteri Keuangan dalam RDG BI tersebut, banyak informasi penting yang disampaikan kepada BI untuk mempererat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI diarahkan secara bersama untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global.

Koordinasi ini dianggap penting untuk membangun ekspektasi positif di masyarakat. Ekspektasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan.

"Dengan membangun ekspektasi, confident semakin baik sehingga efektivitas kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah akan semakin baik," kata Perry. (I-3)