BI Purwokerto Jamin Stok Pangan Nataru Aman, Pertumbuhan Ekonomi Banyumas Raya Tembus 5%

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, energi, dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Banyumas Raya dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dengan pasokan yang terjaga, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan bijak dalam berbelanja guna menjaga stabilitas inflasi daerah.

Kepala KPw BI Purwokerto, Christoveny, menegaskan bahwa risiko kelangkaan komoditas strategis di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya berada pada level rendah.

“Ketersediaan bahan pangan pokok saat ini aman. Kami mengimbau masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan (tidak panic buying) sehingga laju inflasi tetap terkendali di penghujung tahun,” ujar Christoveny, Jumat (19/12).

Baca juga : Andy F Noya Ajak Produk Lokal Banyumas Naik Kelas

Hingga November 2025, tekanan inflasi di wilayah Banyumas Raya dilaporkan masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5% ± 1%. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi di Purwokerto tercatat sebesar 2,62%, sementara Cilacap sedikit lebih tinggi di angka 2,78%.

Christoveny mencatat, selain fluktuasi harga pangan musiman, kenaikan harga emas perhiasan menjadi salah satu kontributor utama inflasi daerah. Fenomena ini merupakan dampak transmisi dari lonjakan harga emas di pasar global yang terus menguat.

Kabar positif juga datang dari kinerja makroekonomi daerah. Perekonomian Banyumas Raya (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara) pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 5% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,79%.

Secara struktural, Kabupaten Cilacap tetap menjadi tulang punggung ekonomi wilayah dengan kontribusi sebesar 54,79%, diikuti Banyumas (25,05%), Purbalingga (10,70%), dan Banjarnegara (9,46%). Sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur PDRB dengan porsi 44%, disusul pertanian dan perdagangan yang masing-masing menyumbang 11%.

Ke depan, BI Purwokerto berkomitmen memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (LD/P-5)