Ada 1,28 Juta Warga Belum Berlistrik, Pemerintah Pacu Program Lisdes

PEMERINTAH terus memacu percepatan Program Listrik Desa (Lisdes) karena masih ada 1,28 juta warga yang belum menikmati akses listrik hingga 2029. 

Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengungkapkan, berdasarkan pemetaan pemerintah, terdapat 10.068 lokasi, baik berbasis desa maupun dusun, yang hingga kini belum berlistrik.

"Untuk program Lisdes 2025-2029, ada 1,28 juta calon pelanggan yang belum terlistriki," ujarnya dalam pembukaan Electricity Connect 2025 dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (19/11).

Baca juga : Bangun GISTET dengan Tegangan 500kV di Bekasi, PLN Perkuat Pasokan Listrik di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan menerangi 1.285 lokasi untuk dilistriki dengan anggaran lebih dari Rp3 triliun. Namun, Jisman mengakui realisasi program mengalami keterlambatan lantaran penggunaan anggaran belanja tambahan (ABT). 

"Kami minta PLN segera mempercepat karena masyarakat sudah menunggu. Kita sudah merdeka 80 tahun, namun masih ada wilayah yang belum berlistrik,” tegasnya. 

Secara nasional, rasio elektrifikasi rumah tangga telah mencapai 98,51% dan seluruhnya dilayani PLN. Meski demikian, lanjut Jisman, masih terdapat subsistem kecil yang belum mendapatkan listrik 24 jam, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua, NTT, dan Maluku.

Baca juga : Fraksi PDIP Pertanyakan Skenario Anggaran PLN untuk Pembangunan IKN

Untuk menuntaskan persoalan tersebut, pemerintah menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp61,65 triliun, termasuk Rp2,5 triliun di antaranya untuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu. 

"Biaya penyambungan masih menjadi beban bagi masyarakat. Karena itu program pemasangan gratis kami prioritaskan," kata Jisman.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah yang sudah terjangkau jaringan tetapi belum mampu berlangganan PLN. Total 155 ribu rumah tangga telah tersambung hingga 2025, dan tahun ini ditargetkan 215 ribu rumah tangga tambahan.

Proyek kelistrikan
Pemerintah, ungkap Jisman, juga telah meresmikan puluhan proyek kelistrikan di 18 provinsi, dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW) dari 26 proyek. Selain itu, turut diresmikan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) untuk memperkuat bauran energi bersih di Tanah Air.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan listrik bagi program hilirisasi nasional. Pemerintah telah mengidentifikasi 16 sektor utama hilirisasi yang membutuhkan suplai listrik memadai untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%. 

"Hilirisasi harus berada di depan, dan PLN harus siap mendukung," tegasnya.

Di sisi lain, permintaan listrik dari sektor data center meningkat pesat. Pada 2025, kebutuhan diperkirakan melebihi 1 gigawatt, yang akan dipenuhi melalui jaringan PLN, PLN Batam, dan wilayah usaha lainnya.

Sebagai upaya memperluas akses listrik dan mendukung kegiatan ekonomi desa, pemerintah juga menyiapkan program 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal untuk 80 ribu desa. PLTS ini tidak hanya ditujukan untuk penerangan, tetapi juga mendukung aktivitas strategis seperti perikanan (cold storage) dan pertanian di daerah minim curah hujan.

"Di Papua, sudah mulai digunakan untuk pompa air," pungkasnya. 

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan, sektor kelistrikan memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini berpotensi menyumbang lebih dari 1% pertumbuhan ekonomi setiap tahun.

"Selama 10 tahun mendatang, ontribusi ini sangat besar bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Darmawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), menyebut penyelenggaraan Electricity Connect 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh pelaku industri kelistrikan. Agenda tersebut, katanya, merupakan bentuk sumbangsih sektor kelistrikan bagi bangsa Indonesia.

Electricity Connect 2025 mempertemukan seluruh pemangku kepentingan industri kelistrikan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kapasitas nasional, inovasi teknologi, serta transfer teknologi.

"Artinya, program kelistrikan ini tidak hanya memperkuat sektor energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia," kata Darmawan. 

Ia menambahkan, pemerintah ingin menghadirkan energi yang terjangkau (affordable energy), sekaligus bersih (clean energy), serta meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada energi impor dan beralih ke energi domestik, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Dengan langkah-langkah tersebut, Darmawan optimistis sektor kelistrikan akan mampu membuka lebih banyak peluang kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. (Ins/E-1)