Dorong Efisiensi, Kemenperin Usulkan Aluminium Nikmati Gas Murah

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan agar industri aluminium menerima fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan tarif US$6,5 per million British thermal unit (mmbtu).

Ketua Tim Kerja Industri Logam Bukan Besi Direktorat Industri Logam Kemenperin Yosef Danianta Kurniawan menilai, dengan harga gas yang lebih kompetitif, produk hulu menjadi lebih efisien karena mampu menurunkan biaya produksi secara signifikan.

Ia menjelaskan, sektor logam umumnya memiliki margin keuntungan yang tidak terlalu besar dan sangat bergantung pada volume produksi. Karena itu, penurunan harga gas akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya saing produk aluminium. 

Baca juga : Industri Aluminium Desak Pemerintah Segera Terbitkan Kebijakan HGBT

"Produk hulu menjadi lebih efisien sehingga memicu multiplier effect bagi industri hilir. Biaya bahan baku turun, biaya produksi di hilir ikut turun, dan daya saing produk semakin meningkat," ujarnya dalam Media Gathering Kemenperin di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Ia menekankan, energi merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam industri berbasis mineral, selain bahan baku. Saat ini, industri logam non-baja belum menikmati fasilitas HGBT, sementara sektor mesin dan baja sudah masuk dalam skema tersebut.

Menurut Yosef, usulan pemberian HGBT merupakan aspirasi pelaku usaha yang mendorong perluasan fasilitas energi murah ke sektor aluminium. 

Baca juga : Program Gas Murah Beri Nilai Tambah Industri hingga 496 Triliun

Saat ini, industri logam masih menggunakan gas bumi komersial dengan harga US$12–14 per mmbtu, selisih sekitar US$6 per mmbtu dengan gas HGBT.

"Penurunan ini akan berdampak langsung pada daya saing industri aluminium dalam negeri," kata Yosef.

Ia juga menyampaikan utilisasi industri aluminium ingot nasional saat ini telah mencapai 90%. Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan diversifikasi produk. 

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) disebut telah memperluas produk dari sebelumnya hanya aluminium ingot menjadi billet, yang dapat masuk ke sektor-sektor non-konstruksi.

Namun, ia mengakui kebutuhan dalam negeri untuk produk aluminium non-konstruksi masih terbatas akibat kesesuaian spesifikasi. Karena itu, pemerintah mendorong pelaku industri untuk memperluas pasar ekspor sambil meningkatkan pendalaman struktur industri di dalam negeri. 

Investasi baru pun diharapkan tumbuh di sektor hilir, seperti industri listrik, komponen otomotif, dan kemasan.

"Tujuan utama hilirisasi bukan hanya meningkatkan kapasitas smelter, tetapi memastikan produk aluminium terserap hingga ke sektor yang paling hilir," tegas Yosef.

Ditentukan London Metal Exchange
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Arif Haendra menjelaskan, harga jual aluminium di pasar global tidak bergantung pada biaya produksi tiap negara. Hal ini karena penentuan harga aluminium sepenuhnya mengacu pada London Metal Exchange (LME). 

"Harga jual aluminium itu, berapa pun biaya produksinya, tetap mengikuti LME. Semua negara dan produsen mengacu ke harga itu," ujarnya.

Arif menuturkan, harga aluminium premium hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya pelabuhan dan logistik, namun standar utamanya tetap LME. Karena itu, pemberian fasilitas seperti harga gas murah tidak serta-merta akan menurunkan harga jual aluminium. 

Fasilitas gas, terangnya, akan menurunkan cost of goods sold (COGS) atau total biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual dalam suatu periode, sehingga margin membaik. 

"Kalau marginnya lebih baik, investasi akan lebih menarik. Tapi harga jual tidak akan turun, karena LME yang menentukan," jelasnya.

Arif menegaskan produsen tidak bisa menjual di bawah harga LME karena berisiko dikeluarkan dari mekanisme perdagangan LME. "Dimana-mana harganya sama sesuai LME," katanya.

Terkait pasar domestik, Arif mengungkapkan bahwa aluminium impor justru lebih murah karena bea masuknya 0% untuk produk sejenis. Sementara pembelian aluminium lokal dari Inalum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

"Makanya lebih murah impor. Ini yang membuat kami berharap ada kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk memasok kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Menurut Arif, Inalum sebenarnya lebih senang menjual ke pasar domestik, namun kondisi regulasi membuat sebagian produk tetap diekspor. Meski demikian, permintaan ekspor tinggi karena banyak industri global mencari produk green aluminium Inalum. 

"Footprint karbonnya rendah, itu yang dicari," katanya.

Ia juga menyoroti kondisi pasar global. Saat ini, harga aluminium di Tiongkok lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kondisi tersebut membuat ekspor alumina ke Tiongkok meningkat karena smelter di negara itu membutuhkan pasokan yang besar. 

"Lebih dari 50% produksi aluminium dunia berasal dari Tiongkok, dengan kapasitas mencapai 43 juta ton," ujarnya. (Ins/E-1)