Industri Aluminium Desak Pemerintah Segera Terbitkan Kebijakan HGBT

KETUA Umum Asosiasi Gabungan Industri Aluminium Indonesia (Galunesia) Oktavianus Tarigan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor aluminium. Hal ini dianggap penting karena biaya energi yang masih tinggi dianggap terus membebani sektor aluminium nasional.

Ia menyampaikan struktur biaya produksi aluminium sangat dipengaruhi oleh harga gas, komponen energi ini menyumbang sekitar 20% hingga 30% dari total biaya produksi. Dengan porsi sebesar itu, perubahan harga gas menjadi faktor yang sangat sensitif dan menentukan daya saing industri.

"Kalau HGBT segera diberlakukan, akan sangat membantu efisiensi biaya industri aluminium," ujarnya, Jumat (14/11).

Baca juga : Program Gas Murah Beri Nilai Tambah Industri hingga 496 Triliun

Menurut Oktavianus, kebutuhan aluminium dipastikan meningkat seiring berkembangnya sektor-sektor pengguna, mulai dari konstruksi, otomotif, transportasi, infrastruktur, hingga produk kebutuhan masyarakat. 

Ia menekankan, efisiensi biaya di hulu akan berdampak langsung pada keberlanjutan industri di hilir dan pada akhirnya dirasakan oleh konsumen melalui harga produk turunan aluminium yang lebih kompetitif.

"Dengan pemakaian aluminium semakin banyak ke depan, secara otomatis akan berdampak pada keekonomian industri, maupun masyarakat sebagai pengguna akhir produk turunan aluminium," kata Oktavianus.

Lebih jauh, ia mengungkapkan dorongan agar industri aluminium mendapatkan fasilitas HGBT sebenarnya bukan hal baru. Perusahaan-perusahaan besar maupun asosiasi terkait telah berulang kali mengajukan usulan tersebut kepada pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. 

Dengan dukungan harga energi yang lebih terjangkau, industri aluminium diyakini mampu meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan investasi baru, serta memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (Ins/E-1)