Industri Plastik Nasional Masih Bergantung Impor Bahan Baku

INDUSTRI plastik nasional masih sangat bergantung pada impor bahan baku karena kebutuhan dalam negeri terus meningkat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan, konsumsi nafta Indonesia saat ini mencapai sekitar 3 juta ton per tahun dan diperkirakan naik menjadi 4–5 juta ton pada periode 2025–2035.

Peningkatan kebutuhan ini berisiko memperbesar defisit impor jika tidak diikuti pembangunan kapasitas produksi dalam negeri. Nafta merupakan bahan baku utama untuk memproduksi olefin dan aromatik, yang kemudian menjadi bahan dasar plastik.

"Kalau kenaikan ini tidak bisa disuplai oleh industri dalam negeri, impor kita mungkin semakin besar," ujarnya dalam Media Gathering Kemenperin di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Baca juga : Kemenperin dan BPJPH Sepakat Tingkatkan Kinerja Industri Halal Nasional

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia terus dibayangi defisit besar pada komoditas petrokimia. Pada 2020, defisit mencapai 7,32 juta ton dengan nilai US$7,1 miliar atau sebesar Rp118,7 triliun (asumsi kurs Rp16.713). Setahun kemudian, defisit meningkat menjadi 8,10 juta ton senilai US$10,8 miliar atau sekitar Rp180,5 triliun. Pada 2022, defisit tercatat 7,75 juta ton dengan nilai US$11 miliar atau sebesar Rp183,8 triliun.

Angka tersebut kembali naik pada 2023 menjadi 8,50 juta ton dengan nilai US$9,5 miliar atau sekitar Rp158,8 triliun. Tren ini berlanjut pada 2024, ketika defisit melonjak menjadi 10,5 juta ton dan bernilai sekitar US$11 miliar atau Rp183,8 triliun.

Peningkatan defisit ini menggambarkan betapa besarnya kebutuhan bahan baku yang belum mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri.

Baca juga : Kemenperin Sebut Thrifting Barang Impor bisa Menekan Utilisasi Industri Dalam Negeri

Dokumen Inaplas juga mencatat tekanan terhadap industri petrokimia global semakin kuat akibat berbagai dinamika internasional, seperti pandemi covid-19, perang Rusia–Ukraina, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan tarif Amerika Serikat, kampanye negatif terhadap plastik, percepatan transisi energi hijau, hingga melemahnya kinerja manufaktur global.

“Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti," tegas Fajar.

Melihat kondisi tersebut, Fajar menekankan pentingnya integrasi antara refinery untuk menghasilkan nafta, e-refinery atau fasilitas atau teknologi pengolahan lanjutan dan cracker atau fasilitas mengolah nafta menjadi produk petrokimia.

Menurutnya, tanpa integrasi ini, industri petrokimia akan terus menghadapi tekanan karena selisih harga antara nafta dan produk plastik semakin tipis.

Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif.

"Nah, ini harus terintegrasi semua. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan," ucapnya.

Senada, Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan, kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya.

"Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor. Karena itu, penguatan struktur industri hulu menjadi urgensi nasional,” tegasnya.

Wiwik menekankan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketimpangan besar antara pasokan dan kebutuhan petrokimia domestik. Dalam berbagai komoditas kunci, utilisasi pabrik yang ada belum mampu menutup lonjakan permintaan.

Pada produk olefin, seperti etilen dan propilen, tingkat utilisasi memang cukup tinggi mencapai 75%, namun pasokan tetap tidak mencukupi. Kekurangan etilen bahkan dapat mencapai 800 ribu ton, sehingga impor tetap harus dilakukan. Begitu pula pada produk aromatik seperti p-xylene, yang tingkat utilisasinya hanya 44%. Kesenjangan pasokan p-xylene mencapai 500 ribu ton, padahal bahan baku tersebut sangat penting untuk produksi Purified Terephthalic Acid (PTA) yang digunakan pada poliester dan PET.

Untuk bahan kimia fungsional berbasis minyak, kekurangan terbesar terjadi pada Mono Ethylene Glycol (MEG) dengan gap mencapai 400 ribu ton. MEG bersama p-xylene merupakan dua komponen vital bagi keberlanjutan industri tekstil hilir berbasis polyester.

Sementara itu, sektor bahan baku plastik menghadapi salah satu kesenjangan pasokan terbesar. Dari kebutuhan nasional sebesar 4.879 KTA, pasokan domestik baru mampu menyediakan 2.957 KTA, sehingga terdapat gap mencapai 1.922 KTA. Tingginya permintaan terhadap polimer seperti Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) mendorong kebutuhan impor yang nilainya mencapai US$2,9 miliar pada 2024.

“Selama gap supply-demand masih selebar ini, kita tidak punya pilihan selain mengimpor. Namun ke depan, kondisi ini harus ditekan melalui pembangunan kapasitas baru dan integrasi industri dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (H-3)