Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas 15 September 2025 serta Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.
Sejak pertengahan Oktober 2025, Satgas P2SP telah melakukan serangkaian koordinasi intensif guna mematangkan struktur organisasi, mekanisme kerja, dan arah kebijakan agar pelaksanaan program dapat berjalan terukur dan terintegrasi.
“Langkah awal pembentukan Satgas P2SP menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan program strategis nasional. Melalui koordinasi yang intensif sejak tahap awal, pemerintah memastikan setiap elemen pendukung telah siap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip Selasa (4/11)
Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan tugas percepatan program strategis Pemerintah, pada 22 Oktober 2025 lalu telah dilaksanakan Kick-Off Meeting Satgas P2SP. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Satgas P2SP dibentuk untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan program prioritas nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Satgas P2SP terdiri dari tiga Kelompok Kerja (Pokja), yakni yang berfokus pada monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), serta percepatan penyelesaian regulasi.
Sejumlah program yang menjadi fokus utama satgas tersebut diantaranya yakni Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 termasuk kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru/Nataru dan insentif fiskal lanjutan, serta Program Debottlenecking yang mencakup isu komoditas, investasi, dan hambatan implementasi di tingkat daerah.
Lebih lanjut, Satgas P2SP juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Sosialisasi Dashboard Satgas P2SP secara daring di Jakarta, Kamis (30/10). Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas K/L, sekaligus memperkenalkan sistem digital pemantauan dan pelaporan kinerja program strategis Pemerintah yang terintegrasi.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar instansi dapat semakin solid dalam mempercepat implementasi berbagai program prioritas Pemerintah.
Dashboard Satgas P2SP dikembangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) melalui sistem pelaporan real-time yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Implementasi Dashboard Satgas P2SP diharapkan dapat memperkuat efektivitas koordinasi, memastikan pelaksanaan program strategis berjalan tepat sasaran, dan menjadi bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan. Langkah ini sekaligus sejalan dengan peningkatan efisiensi kebijakan publik yang diusung Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Juru Bicara Haryo. (RO/P-4)
Infografis pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan atas seluruh substansi tarif resiprokal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD.
Indonesia jadi negara pertama yang capai kesepakatan penurunan tarif dengan AS dari 32% menjadi 19%, langkah diplomasi ekonomi yang jaga kepentingan nasional.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, capaian investasi Indonesia terus menunjukkan kinerja yang kuat dan semakin berkualitas.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Keberadaan jaringan HA IPB yang lengkap di seluruh provinsi dan hampir 200 cabang di tingkat kota/kabupaten, tentu bisa membantu mensukseskan program Makan Bergizi Gratis.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall)Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved