Pertamina Wajib Perkuat Pengendalian Mutu demi Jaga Kepercayaan Publik

Pertamina Patra Niaga wajib memperkuat sistem pengendalian mutu serta memperbaiki mekanisme komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, cepat, dan dapat dipercaya. Keterbukaan hasil uji laboratorium bahan bakar menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi, menyusul merebaknya laporan gangguan massal sepeda motor usai pengisian Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Fenomena ini memicu keprihatinan DPR RI, yang menilai kasus ini tidak sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, dan Lamongan mengeluhkan motor mereka mendadak mogok setelah mengisi bahan bakar Pertalite di beberapa SPBU. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi peringatan serius bagi Pertamina untuk memperkuat pengawasan distribusi dan mutu BBM.

“Fenomena motor mogok ini bukan sekadar gangguan mesin, tapi soal kepercayaan publik terhadap BBM bersubsidi. Pertamina harus menjelaskan hasil uji laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujarnya di Jakarta.

Baca juga : Bukan cuma Pertalite, Premium Juga Dioplos Jadi Pertamax

Menanggapi masalah tersebut, Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko pengaduan masyarakat, dan melakukan pengambilan sampel BBM untuk diuji di laboratorium. Beberapa pengamat otomotif menduga, gejala itu berkaitan dengan ketidaksesuaian kadar oktan atau kemungkinan kontaminasi air dalam bahan bakar. Namun hingga kini, hasil laboratorium resmi belum diumumkan ke publik.

DPR Minta Transparansi dan Investigasi Terbuka

DPR, melalui Komisi VI, meminta Pertamina Patra Niaga menindaklanjuti kasus ini dengan transparansi penuh dan komunikasi yang proaktif. Nurdin menegaskan, keterbukaan hasil pemeriksaan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan energi nasional.

“Setiap kasus yang menimbulkan keresahan publik harus dijawab dengan data dan bukti, bukan sekadar pernyataan. Publik berhak tahu hasil investigasi secara terbuka,” tegasnya.

Baca juga : Profil Riva Siahaan, Dalang di Balik Pertamax Oplosan

Menanggapi spekulasi yang mengaitkan insiden ini dengan kebijakan tambahan etanol dalam BBM, Nurdin menegaskan bahwa isu tersebut tidak relevan.

“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau. Saat ini belum diterapkan dalam sistem BBM. Jadi kasus di Jawa Timur ini murni terkait distribusi dan pengawasan Pertamina,” ujarnya.

Ia juga menilai langkah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam mendorong energi terbarukan merupakan strategi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

“Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi energi bersih. Kasus Pertalite ini tidak boleh mengaburkan arah transformasi energi yang tengah disiapkan pemerintah,” tambahnya.

DPR menegaskan akan terus mengawal proses investigasi Pertamina dan memastikan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurut Nurdin, setiap insiden yang menyentuh kepentingan masyarakat luas harus ditangani dengan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan informasi.

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam pengelolaan energi nasional. Pertamina harus memastikan setiap langkahnya akuntabel, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (E-3)