Bereskan Kisruh Whoosh, Jangan Paksakan Kereta Cepat ke Surabaya

PENGAMAT Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai wacana memperpanjang jalur kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) hingga Surabaya sebaiknya ditunda terlebih dahulu.

Ia menilai masih banyak persoalan mendasar pada proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang belum diselesaikan, termasuk tata kelola pembiayaan dan kejelasan investasi.

“Saya dari awal sudah mengkritisi prosesnya. Sekarang sudah kisruh begini, hentikan dulu sampai Bandung beres. Baru setelah itu pikirkan mau ke Surabaya atau tidak,” ujar Agus kepada Media Indonesia, Senin (27/10).

Baca juga : Supaya Balik Modal, Kereta Cepat Harus Diperpanjang hingga Surabaya

Menurutnya, pembangunan jaringan kereta cepat yang menembus hingga Surabaya berpotensi menimbulkan tumpang tindih moda transportasi dan pemborosan investasi negara.

Sebab, di sepanjang jalur Jawa pemerintah telah lebih dulu menanamkan investasi besar di sektor lain, mulai dari jaringan tol Trans-Jawa, bandara, hingga moda kereta konvensional.

“Kalau kereta cepat sampai Surabaya, tiga jam di pusat kota, orang pasti pilih itu. Akibatnya penerbangan ke Surabaya bisa mati, jalan tol jadi sepi, dan investasi pemerintah di bandara serta maskapai ikut terdampak,” ujarnya.

Baca juga : Luhut Tegaskan Pembayaran Utang Kereta Cepat tidak Butuh APBN

Ia menegaskan, proyek Whoosh semestinya tidak dilanjutkan sebelum seluruh persoalan audit dan pembiayaan diselesaikan secara transparan. Ia juga menyoroti perbedaan desain antara kereta cepat buatan Jepang dan rancangan akhir yang digunakan KCIC.

“Yang salah itu pemerintah menyerahkan begitu saja studi dari Jepang, lalu diubah begitu saja. Itu yang bikin semua curiga, ada markup atau ketidaksesuaian hasil studi. Maka harus diaudit dulu oleh BPK, BPKP, dan lembaga lain,” katanya.

Ia mengingatkan, komposisi investasi KCIC yang terdiri atas 60% konsorsium Indonesia dan 40% konsorsium Tiongkok harus diperjelas agar tidak menimbulkan beban fiskal berkepanjangan.

“Jangan lupa, utangnya bukan hanya kita yang nanggung. Tiongkok juga punya saham dan kepentingan di situ. Tapi kan pembayaran pokoknya tetap kita cicil. Makanya semua harus transparan,” tegasnya.

Risiko Subsidi Jangka Panjang dan Alternatif Pembangunan

Ia juga mengingatkan risiko subsidi jangka panjang jika proyek ini terus dipaksakan tanpa perhitungan ekonomi matang.

“Kereta cepat itu bukan angkutan ekonomi. Tanpa subsidi, tiketnya bisa sampai Rp1 juta sekali jalan. Jadi beban negara akan terus ada,” ucapnya.

Sebagai alternatif, Agus mendorong agar pemerintah lebih fokus memperluas pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

“Daripada uang habis buat kereta cepat di Jawa sampai ujung sana, lebih baik bangun di Sulawesi atau Kalimantan. Cukup dengan kereta yang kecepatannya 120 kilometer per jam,” tutupnya.

AHY: Utang KCIC tidak Boleh Hambat Rencana Besar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

“Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

AHY mengatakan pemerintah saat ini masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. (Far/I-1)