Wakil Kepala BGN Ingatkan Program MBG Bukan untuk Cari Untung

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan orientasi keuntungan. Ia mengingatkan bahwa inisiatif ini merupakan program sosial yang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan sebagai ladang bisnis.

"Program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Presiden Prabowo Subianto pada anak-anak Indonesia," ujar Nanik melalui pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (14/10).

Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga menyoroti perlunya kolaborasi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak terkait, termasuk BGN, mitra dapur, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dalam menyikapi berbagai kekurangan yang masih terjadi di lapangan.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

"Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari pengadaan bahan pangan. Nanik menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas bahan makanan sesuai standar yang telah ditentukan.

"Jangan sampai ada yang mengurangi bahan baku. Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp10 ribu itu masih bisa pakai ayam dan telur. Jadi jangan di-mark up, anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu," kata Nanik.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Ia juga meminta seluruh pelaksana di lapangan agar saling mengingatkan dan menjaga profesionalisme serta transparansi dalam pelaksanaan program.

"Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini," ucapnya.

Selain itu, Nanik menyoroti kondisi beberapa dapur mitra yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Ia mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas dapur di daerah masih belum layak digunakan, khususnya karena belum dilakukan pelapisan lantai (epoxy), padahal sebelumnya telah diinstruksikan bahwa dapur semacam itu tidak boleh beroperasi.

"Dari Kuningan sampai Nusa Tenggara Barat (NTB) saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal peluncuran, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan, tetapi sekarang banyak dapur yang belum diepoksi, tapi sudah beroperasi," jelasnya. (Ant/E-4)