765 Perusahaan Ikut Program Magang Nasional 2025

Sebanyak 765 perusahaan swasta dan BUMN telah terdaftar mengikuti Program Magang Nasional 2025 yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Data tersebut tercatat melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id per 7 Oktober 2025, menjelang peluncuran program yang akan dimulai pada 15 Oktober 2025 mendatang.

Program ini merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 Tahun 2025 yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Magang Nasional menyasar lulusan Diploma (D1–D4) dan Sarjana (S1) yang telah lulus maksimal satu tahun terakhir.

Dalam tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi akan mengikuti magang selama enam bulan, yakni mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Jumlah peserta diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya minat dari kalangan fresh graduate.

Peserta yang lolos program ini akan menerima uang saku setara upah minimum (UMP) yang dibayarkan langsung oleh pemerintah melalui Bank-bank Himbara. Selain itu, mereka juga mendapatkan jaminan sosial, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang seluruhnya ditanggung pemerintah. Peserta juga akan dibimbing oleh mentor dari perusahaan, sementara pihak perusahaan diwajibkan memberikan laporan perkembangan magang setiap bulan kepada Kemnaker.

Secara terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara magang dan jumlah lowongan dilakukan pada 1–7 Oktober 2025, disusul dengan pendaftaran peserta dan pemilihan lowongan pada 7–12 Oktober 2025.

“Proses seleksi oleh perusahaan dijadwalkan pada 13–14 Oktober 2025, dan pengumuman peserta dilakukan oleh Kemnaker. Tahap terakhir adalah pelaksanaan magang mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026,” ujar Anwar dalam keterangan resmi melalui laman Kemnaker.

Ia menambahkan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program dilakukan melalui akun SIAPKerja di situs maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta akan disesuaikan dengan data dari Kementerian Diktisaintek, sementara layanan helpdesk juga tersedia di laman tersebut.

Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi secara masif kepada dunia usaha dan industri untuk mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPKerja.

“Sosialisasi sudah dilakukan bersama Kadin, Apindo, kawasan ekonomi khusus, dan BUMN,” ujarnya.