Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah mematangkan kebijakan penebalan bantuan sosial (Bansos) yang akan menyasar 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta para pekerja pada kuartal IV tahun ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, program itu mestinya juga menyasar ke kelas menengah yakni kelompok pekerja.
"Peningkatan jumlah bansos cukup positif bagi ekonomi. Tapi harus disertai pelebaran jumlah penerima yang mencakup kelas menengah, bukan hanya kelompok miskin," tuturnya, Rabu (1/10).
Saat ini, sambung Bhima, kelas menengah memerlukan dukungan bansos dari pemerintah, utamanya cash transfer untuk menjaga daya beli mereka. Ia menambahkan, fenomena shringking middle class atau menyusutnya jumlah kelas menengah perlu direspons pemerintah dengan memberikan bantuan tunai.
"Yang penting datanya valid dan tepat sasaran serta ada kanal pengaduan dari masyarakat," pungkas Bhima. (Fal/E-1)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
MENTERI Sosial Syaifullah Yusuf enggan berandai-andai terkait dengan wacana kelas menengah yang akan mendapatkan bantuan sosial karena efek dari kenaikan PPN sebesar 12%.
KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan kenaikan tarif PPN 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved