Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah mematangkan kebijakan penebalan bantuan sosial (Bansos) yang akan menyasar 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta para pekerja pada kuartal IV tahun ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, program itu mestinya juga menyasar ke kelas menengah yakni kelompok pekerja.
"Peningkatan jumlah bansos cukup positif bagi ekonomi. Tapi harus disertai pelebaran jumlah penerima yang mencakup kelas menengah, bukan hanya kelompok miskin," tuturnya, Rabu (1/10).
Saat ini, sambung Bhima, kelas menengah memerlukan dukungan bansos dari pemerintah, utamanya cash transfer untuk menjaga daya beli mereka. Ia menambahkan, fenomena shringking middle class atau menyusutnya jumlah kelas menengah perlu direspons pemerintah dengan memberikan bantuan tunai.
"Yang penting datanya valid dan tepat sasaran serta ada kanal pengaduan dari masyarakat," pungkas Bhima. (Fal/E-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
MENTERI Sosial Syaifullah Yusuf enggan berandai-andai terkait dengan wacana kelas menengah yang akan mendapatkan bantuan sosial karena efek dari kenaikan PPN sebesar 12%.
KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan kenaikan tarif PPN 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved