Pemerintah Dorong Penambahan KUR Perumahan, Target Bisa Tembus Rp250 T

CHIEF Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani menyampaikan, pemerintah akan menambah alokasi program kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Pada 2025, pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp130 triliun dan secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencapai Rp250 triliun.

Menurut Rosan, KUR perumahan ini ditujukan untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 15 juta unit. Untuk itu, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR pada sisi pasokan menjadi 5%, sementara pada sisi permintaan plafon pembiayaan ditetapkan hingga Rp500 juta dengan bunga 6%. Hal ini untuk memudahkan penyerapan KUR.

"Kalau penyerapan berjalan baik dan lancar, tahun depan alokasinya bisa ditambah lagi, bahkan hingga Rp250 triliun," ujarnya dalam acara Simposium Gotong Royong Warisan Bangsa di Jakarta, Selasa (16/9).

Baca juga : Presiden Prabowo Menunjuk Kepala BKPM Rosan Roeslani Pimpin Danantara

Rosan juga menekankan bahwa dukungan pemerintah tidak berhenti di situ. Bank-bank Himbara telah menerima dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), termasuk Rp25 triliun yang dialokasikan ke PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang merupakan bank spesialis pembiayaan perumahan. Dana ini akan memperkuat program-program perumahan.

“Ini seperti vitamin tambahan untuk memperlancar eksekusi program," jelas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu. 

Ia menambahkan, tantangan terbesar program ini adalah memastikan penyerapan dana yang besar bisa dilakukan dengan tepat. Namun, ia optimistis target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca juga : Menteri PKP Dorong Pengembang Manfaatkan KUR Perumahan

Selain mendukung sektor perumahan, KUR ini juga diharapkan memberi efek berganda bagi perekonomian nasional. Dengan bunga kompetitif, sektor swasta akan lebih terbantu, perputaran uang di daerah meningkat, dan daya beli masyarakat terdorong. 

"Program ini adalah langkah konkret pemerintah untuk mempercepat peredaran dana, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Dukungan pemerintah untuk pembangunan tiga juta rumah tidak lepas dari keterlibatan pengembang (developer) besar. Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group James Riady menilai program ini merupakan peluang baik bagi para developer. 

Menurutnya, pemerintah memberikan fasilitas pendanaan berjangka menengah, sekitar lima tahun, dengan suku bunga khusus yang ditujukan untuk mendorong sektor properti.

"Untuk developer ini adalah peluang emas. Semua developer itu ingin cepat-cepat memanfaatkan kesempatan ini," ucapnya dalam kesempatan sama. 

Ia menegaskan, pelemahan daya beli masyarakat bukan hambatan karena perumahan adalah kebutuhan dasar. Justru saat ini Indonesia menghadapi defisit perumahan yang cukup besar.

Dana yang digelontorkan pemerintah akan disalurkan kepada developer, kontraktor, dan supplier sebagai motor penggerak industri perumahan. 

"Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha, baik pengusaha, kontraktor, developer, maupun supplier," tegas James.

Dengan program ini, ia memperkirakan pembangunan perumahan di kota-kota Indonesia semestinya bisa mencapai lebih dari 500 ribu sampai 700 juta unit per tahun. Dengan realisasi itu, sektor perumahan berpotensi menyerap 7–8 juta pekerja baru. 

"Namun, realisasi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mampu mencapai sekitar 350 ribu unit. Sehingga, dengan kebijakan pemerintah masih bisa ditingkatkan lagi hingga 700 ribu unit," imbuhnya.

Tantangan 
Di kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan tantangan utama sektor perumahan adalah memastikan penyerapan yang berkualitas. Artinya, bagaimana agar ekosistem perumahan mampu memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa sektor ini benar-benar siap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ekosistem perumahan tidak hanya berperan dalam menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja secara masif. Setiap pembangunan satu rumah subsidi dapat membuka lapangan kerja bagi sekitar lima orang.

"Ekosistem ini siap untuk melakukan serapan secara berkualitas, membuka lapangan pekerjaan yang masif," tutupnya. (Ins/E-1)