Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Ayip Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintah harus mulai serius mengatur penggilingan padi kecil, penggilingan padi menengah, dan penggilingan padi besar agar tetap bisa hidup bersama.
"Kalau bayangkan misalnya, yang kecil karena jumlahnya banyak kalau didorong memproduksi beras premium itu agak berat karena kapasitas mesinnya juga berbeda dengan yang besar. Yang mungkin bisa diterobos gimana? Kemitraan antara yang kecil dengan yang besar. Misalnya, yang kecil dia pecah kulit saja, tidak usah sampai jadi beras jadi. Setelah pecah kulit dia jual ke yang besar, yang besarlah yang menjadikan beras untuk di konsumen," ucap Said di kantor Celios, Selasa (16/9).
Sebagaimana diketahui, dari sebanyak 160.00 lebih unit penggilingan di Indonesia, 95% tergolong penggilingan kecil, disusul penggilingan menengah 4,32% dan penggilingan besar 0,62%. Meski dengan angka yang kurang dari 0,7%, Said menilai bahwa penggilingan besar memiliki kuasa yang juga besar terhadap serapan gabah.
"Salah satu misalnya yang paling moncer kalau terakhir itu kan Wilmar salah satunya, itu dia menguasai pasar gabah cukup besar. Sehingga penggilingan kecil itu habis, dia (penggilingan kecil) mati, bebernya.
Selain itu, ia juga menekankan kepada pemerintah agar penggilingan baik kecil, menengah, maupun besar wajib bermitra dengan para petani.
"Relasi antara petani dengan penggilingan-penggilingan itu yang harus diatur dan memastikan bahwa tidak ada proses monopoli untuk penguasaan gabah itu," pungkasnya. (Fal/M-3)
Penggiling padi diminta untuk tetap memproduksi beras dan mensuplai ke pasar tradisional dan pasar modern dengan menepati syarat mutu seperti yang tertera dalam labeling di packaging.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Menurut Bupati, produktivitas pada musim tanam kedua tahun ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung.
PEMERINTAH mengklaim berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan, gabah yang diserap diwujudkan untuk bantuan pangan pada masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional tidak akan tercapai maksimal tanpa melibatkan potensi maritim secara progresif.
Rakernas dan Temu Tani Nasional 2025 yang digelar HKTI menjadi ajang konsolidasi sektor pertanian untuk memperkuat Swasembada Pangan,
Data Januari-Agustus 2025 mencatat impor pangan sudah masuk indikasi tren mengkhawatirkan.
Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dianggap sudah menunjukkan konsistensi kuat dalam memperjuangkan kedaulatan pangan nasional.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti mendukung penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan memperketat larangan alih fungsi lahan sawah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved