Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI IV DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Senin (15/9) mendatang. Pada raker itu, Komisi IV akan mempertanyakan terkait tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
"Senin ada raker dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami akan mempertanyakan secara detail apa yang sesungguhnya terjadi," kata anggota Komisi IV DPR Daniel Johan melalui keterangannya, Jumat (12/9).
Daniel mengatakan tanggul beton tersebut juga mendapat atensi di Komisi IV DPR. Hal yang disorot salah satunya soal tranparansi perizinan didirikannya tanggul tersebut.
"Kita ingin memastikan apakah perizinan ini sudah melakukan konsultasi publik, apakah perizinan ini sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan dan dampak terhadap lingkungan AMDAL-nya seperti apa," ujar Daniel.
Dia pun mempertanyakan izin mendirikan tanggul tersebut apakah sudah mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti keseimbangan antara kepentingan nelayan, masyarakat umum, antara kepentingan swasta atau investor, dan kepentingan lingkungan.
"Keseimbangan kepentingan ini menjadi sangat penting dalam setiap kebijakan maupun peraturan perizinan yang sudah keluar," ujar Daniel. (Fah/P-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Masyarakat juga telah disosialisasikan mengenai pembangunan tanggul beton tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti adanya tanggul beton di pesisir utara kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal kemunculan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang menuai sorotan warganet.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved