Kemenko PMK Akui Jutaan Lansia Hidup tidak Sejahtera

Lembaga Demografi (LD) FEB UI mengungkap fenomena yang memilukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan LD FEB UI, diketahui masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja. Menanggapi fenomena itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengakui Indonesia saat ini sedang bergerak menuju struktur penduduk menua tanpa diikuti peningkatan kualitas hidup. 

“Proyeksi menunjukkan bahwa pada 2024, jumlah lansia (usia 60 tahun ke atas) di Indonesia telah mencapai sekitar 33,7 juta jiwa. Angka ini diperkirakanakan terus meningkat signifikan, mencapai lebih dari 40 juta jiwa dalam lima tahun ke depan, atau sekitar 2030.
Sayangnya, peningkatan kuantitas ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup yang merata,” ujar Woro kepada Media Indonesia, Selasa (26/8). 

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menyebut bahwa persentase lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 10,04%. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi dan kesehatan. Faktor utamanya adalah masyarakat sulit memiliki tabungan hari tua yang memadai, terutama pekerja di sektor informal yang tidak memberikan jaminan pensiun. Saat ini 85,25% lansia bekerja di sektor informal, separuh lansia bekerja sebagai petani dengan upah yang rendah dan jauh dari upah minimum. 

Baca juga : Pensiun Sejahtera 101: Kolaborasi untuk Lansia Indonesia Sejahtera

“Akibatnya akan sulit bagi mereka untuk menabung. Selain itu, sistem jaminan sosial yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menjadikan masa tua sebagai periode yang penuh ketidakpastian bagi banyak orang,” jelas Woro. 

Dia juga menambahkan bahwa banyak lansia yang juga masih menjadi tumpuan keluarga atau kepala keluarga, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk menabung karena harus memenuhi kebutuhan anak atau cucu mereka. Dalam jangka pendek, pemerintah dikatakan telah menyusun program bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), berupaya memberikan bantuan tunai kepada lansia. 

Hingga 2019, lansia penerima PKH sekitar 1,1 juta orang pada 2019, dengan alokasi bantuan sekitar Rp2,4 juta per tahun per keluarga penerima manfaat. 

Baca juga : Pemerintah Pastikan Ogah Adopsi Data Kemiskinan Bank Dunia

“Hingga saat ini, komponen bantuan untuk lansia dalam PKH telah menjangkau jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Namun, kita sadar bahwa bantuan sosial saja tidak cukup. Ini adalah solusi jangka pendek untuk masalah yang bersifat struktural,” kata dia. 

Pemerintah dikatakan sudah menyiapkan berbagai kebijakan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Strategi Nasional Kelanjutusiaan melalui Perpres88/2021 menjadi payung kebijakan dalam mendorong lansia mandiri, sejahtera dan bermartabat. 

Selain itu, berbagai program teknis, seperti Bina Keluarga Lansia (BKL), Sekolah Lansia, Asistensi Rehabilitasi Sosial, PKH lansia, dan Posyandu Lansia adalah beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan berbagai Kementerian/Lembaga untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dari lansia terpenuhi. 

“Lebih lanjut, untuk memastikan keterpaduan layanan juga sudah digagas Layanan Lansia Terpadu (LLT) yang merupakan sistem rujukan berbasis komunitas di desa/kelurahan yang menghubungkan lansia dengan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi aktif,” ujar Woro. 
 
Pada akhirnya, memastikan lansia hidup sejahtera, sehat, dan mandiri bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah investasi. Investasi pada modal manusia, kohesi sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan visi pembangunan yang berpusat pada manusia, dapat diwujudkan perlindungan dan pemenuhan hakbagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. (E-3)