Kementerian PU Rotasi Dirjen hingga Sekjen Imbas OTT KPK

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum merotasi enam pejabat eselon 1 imbas kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat kementerian dan dinas PU di daerah. Rotasi menyasar direktur jenderal, sekretaris jenderal, dan inspektur jenderal.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan rotasi ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja dan memberantas praktik-praktik yang menyebabkan kebocoran anggaran di kementerian sekaligus bagian dari evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian PU.

“Kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi, atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif, tetapi benar-benar harus dihentikan, segera,” ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Baca juga : OTT KPK di Sumut, Eks Kadis PUPR Bisa Bongkar Aktor Lain Jika Jadi JC

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan senilai total Rp231,8 miliar di Sumatra Utara. Mereka diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam.

Lebih jauh Dody mengatakan, Kementerian PU akan terus melakukan pembinaan kelembagaan dan perbaikan sistem untuk menekan kebocoran anggaran serta melakukan efisiensi belanja infrastruktur. Belanja-belanja yang tidak diperlukan atau yang dapat dikerjakan oleh pihak swasta akan diserahkan kepada sektor privat.

“Harapan kami cuma satu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita bisa turun dari enam," tegas dia.

Baca juga : Menteri PU akan Evaluasi Semua Jajaran Kementeriannya Pasca-OTT KPK

Kebocoran anggaran

Dody menambahkan, Kementerian PU saat ini tengah mencermati proses hukum yang sedang berjalan di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Ia memperkirakan kasus ini menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40%.

Kementerian PU telah menonaktifkan sementara ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta mengganti semua dua pejabat di atasnya.

“Ini menunjukkan bahwa prediksi dari Bapak Alm. Sumitro (Djojohadikusumo) Bapak dari Presiden Prabowo sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Dan itulah sebabnya, salah satu sebab kenapa kemudian ICOR negara menjadi lebih dari enam," tukasnya.