Kemenhub Pastikan Pembahasan Penyesuaian Tarif Ojol Libatkan Semua Pihak

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan wacana penyesuaian tarif ojek online (ojol) masih dalam tahap pembahasan. Ia memastikan rencana itu dikaji secara mendalam.

"Dalam menyusun regulasi, kami sangat berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek agar bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Perlindungan dan kesejahteraan pengemudi atau mitra menjadi salah satu prioritas utama kami," kata Aan, Rabu (2/7).

Ia menegaskan komitmennya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kementerian Perhubungan akan mendengarkan semua pihak, termasuk aplikator, asosiasi pengemudi, dan para pakar sebelum mengambil keputusan final.

Baca juga : Regulasi Kenaikan Tarif Ojol sudah di Tahap Finalisasi

"Pendekatan multistakeholder ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada satu kelompok, tetapi memberikan keadilan bagi semua," papar dia.

Terkait adanya isu potongan tarif ojol 20% yang menjadi sorotan belakangan, Aan menegaskan hal itu masih dalam tahap pengkajian dengan mendalami dari berbagai perspektif.

"Kami menyadari bahwa potongan tarif menjadi salah satu isu sentral yang mempengaruhi kesejahteraan pengemudi. Kajian komprehensif sedang kami lakukan untuk menemukan formula yang adil bagi ekosistem transportasi online secara keseluruhan," tuturnya.

Baca juga : Kenaikan Tarif Ojol Hingga 15% Dianggap Hanya Untungkan Aplikator

Aan menegaskan, pihaknya juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun sebuah regulasi. Hal ini diperlukan agar semua pihak dipastikan menjdapat perlakuan yang adil.

"Kajian yang kami lakukan tidak hanya terkait tarif dasar, tetapi juga menyangkut struktur pembagian pendapatan, termasuk isu potongan tarif 20% yang selama ini dikeluhkan oleh mitra pengemudi," tambah dia.

Terakhir, ia mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Perhubungan. (E-3)