Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PEMERINTAH telah resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat. Adapun keempat IUP yang dicabut itu antara lain adalah IUP dari PT. Kawei Sejahtera Mining, PT. Mulia Raymond Perkasa, PT. Nurham, dan PT. Anugerah Surya Pratama.
"Jadi mulai terhitung hari ini pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (10/6).
Bahlil menyampaikan, alasan pemerintah mencabut keempat IUP tersebut karena pertama adalah faktor lingkungan.
"Dalam implementasinya, empat perusahaan itu terdapat (melakukan) beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan," bebernya.
Alasan kedua pemerintah mencabut keempat IUP tersebut adalah pemerintah berkomitmen untuk melindungi dengan memperhatikan biota laut dan juga karena konservasi.
"Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," tegas Bahlil.
Alasan ketiga pemerintah mencabut keempat IUP tersebut adalah karena pemerintah telah menerima masukan-masukan dari pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Raja Ampat.
Kendati demikian, terkait PT. Gag Nikel yang tetap mendapatkan izin beroperasi, pemerintah menyatakan bahwa akan terus mengawasi kegiatan tambang perusahaan itu.
"Jadi AMDALnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang," pungkas Bahlil. (Fal/P-3)
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Proyek prioritas di sektor hilirisasi dan ketahanan energi nasional dapat menekan penempatan dana ekspor atau devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved