Ekonom Ini Ungkap 3 Manfaat Kerja Sama BI dan Bank Sentral Tiongkok bagi Pembangunan RI

PENANDATANGANAN Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBoC) di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta dinilai lebih dari sekadar peristiwa diplomatik. 

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menngungkapkan, langkah ini mencerminkan arah baru Indonesia dalam percaturan keuangan global yang kian multipolar.

“Ini adalah momen geostrategis yang menyiratkan posisi baru Indonesia di arsitektur keuangan dunia. Dan bukan sembarang pintu, ini adalah pintu uang. Tempat di mana kekuatan tak lagi ditentukan oleh sekadar militer, produksi manufaktur, dan narasi pemerintah, melainkan lewat hal yang lebih halus dan subtil, yakni aliran modal, likuiditas dan kepercayaan lintas batas,” ungkap Fakhrul dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa (27/5).

Baca juga : Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di 3,5%

Fakhrul menjelaskan bahwa kerja sama BI dan PBoC ini membuka tiga manfaat besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Pertama, penyediaan kanal pembiayaan jangka panjang dalam mata uang RMB akan menjadi alternatif strategis untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional, mengingat Tiongkok saat ini sedang berenang dalam likuiditas dengan tingkat imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mereka menjadi 1,6%.

"Kedua, kerja sama ini akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik, sehingga memberikan ruang stabilisasi yang lebih kuat bagi nilai tukar rupiah. Dalam jangka menengah, ini bahkan dapat membuka peluang penguatan rupiah secara struktural," bebernya.

Ketiga, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada instrumen pembiayaan jangka pendek seperti SRBI dan mulai membangun sistem pendalaman keuangan berbasis multicurrency. Hal ini, sambung dia, selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Baca juga : Hadapi Lebaran 2021, BI Kalteng Siapkan Rp3,35 Triliun

“Hal ini juga menandai perubahan diplomasi kita bersama Tiongkok, dari diplomasi beton ke diplomasi modal. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini lekat dengan pembangunan fisik; jalan tol, pelabuhan, kereta cepat. Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” tambahnya.

Fakhrul menekankan bahwa langkah ini juga memiliki implikasi geopolitik. Di tengah ketegangan antara blok Barat dan Timur, Indonesia justru memilih menjadi jembatan.

“Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar,” katanya.

Langkah ini pun dinilai mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ketahanan eksternal, mengamankan pembiayaan jangka panjang dan membangun sistem keuangan nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

“Jika dikelola dengan tepat, pertemuan ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung ke dunia tanpa kehilangan arah. Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan ketika dunia terbelah,” pungkas Fakhrul. (H-2)