Kritik AS terhadap QRIS, Momentum Perkuat Inklusi Keuangan dan Kerja Sama Global

PAKAR Ekonomi IPB University Eisha Maghfiruha Rachbini menanggapi laporan United States Trade Representative (USTR) yang menyebut Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai hambatan layanan keuangan di Indonesia.

AS memprotes minimnya keterlibatan perusahaan penyedia layanan keuangan dan pembayaran asal Amerika Serikat (AS) dalam proses implementasi QRIS. 

Lebih lanjut, perusahaan AS tidak diberikan cukup kesempatan untuk terlibat maupun menyampaikan masukan sejak tahap awal pengembangan. 

Baca juga : BI: QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Inklusi Keuangan

Selain itu, AS juga menilai QRIS tidak kompatibel secara teknis dengan sistem pembayaran internasional.

MI/HO--Pakar Ekonomi IPB University Eisha Maghfiruha Rachbini

Menanggapi hal tersebut, Eisha, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, menjelaskan bahwa QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bertujuan mempercepat inklusi keuangan dan efisiensi sistem pembayaran nasional. 

Baca juga : Daya Tahan Ekonomi Indonesia Kuat di Tengah Perang Dagang AS

"QRIS dirancang agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan digital lintas platform, baik perbankan maupun lembaga nonbank," ucapnya.

Eisha menambahkan penerapan QRIS telah berdampak nyata terhadap pengurangan biaya transaksi bagi pelaku usaha, konsumen, dan perbankan.

Hal ini, sebutnya, mendorong peningkatan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran yang efisien dan aman, serta turut menggairahkan roda perekonomian nasional.

Baca juga : Bea Cukai Tanjung Priok Fasilitasi Ekspor 10 Ribu Ton Baja Galvanis ke Amerika Serikat

Terkait kritik AS, Eisha menilai hal itu menjadi pengingat penting untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing QRIS baik secara nasional dan memperluas jangkauan di secara global.

"Bank Indonesia, saat ini, telah menjalin kerja sama bilateral untuk penggunaan QRIS lintas negara, sebagai alat pembayaran cross border yang bisa digunakan antarnegara, seperti dengan Malaysia dan Thailand", ungkapnya.

Menurutnya, peluang untuk membuka kolaborasi lebih luas, termasuk dengan penyedia layanan pembayaran asal AS, masih sangat terbuka. 

"Justru kritik ini bisa menjadi pemicu untuk memperkuat kerja sama internasional dalam sistem pembayaran cross-border," tegasnya.

Eisha berharap kritik AS ini menjadi pemicu agar QRIS dapat terus meningkatkan layanannya, memperluas dan membuka akses keuangan lebih besar, dan berdampak ke pertumbuhan ekonomi secara inklusif. (Z-1)