Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BENARKAH hampir semua produsen minyak goreng di Indonesia kerap diganggu preman berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas)? Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, praktik premanisme seperti pemalakan oleh oknum Ormas terjadi di berbagai lokasi pabrik, terutama yang berlokasi di daerah.
Merespons aksi itu, tak jarang sejumlah produsen memilih untuk melayani permintaan tersebut, dan menganggapnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau program CSR (corporate social responsibility).
"Di berbagai lokasi pabrik terjadi, itu gangguan ada dari organisasi komunitas setempat, masyarakat sekitar. Itu sudah ada, mereka (pengusaha) layani lah biasa. Itu dianggap saja sebagai CSR," kata Sahat kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).
Namun yang menjadi masalah, aksi pemalakan ini bukan sekadar permintaan uang biasa. Oknum-oknum ini juga sering memaksa perusahaan untuk memberikan berbagai macam dana, termasuk saat perayaan ulang tahun organisasi mereka.
"Harapannya, pemerintah perlu mengajari mereka supaya tertib hukum," tegasnya.
Ia juga menyarankan agar ada peraturan tegas yang melarang siapapun memasuki area perusahaan tanpa izin.
"Nah, kalau misalnya ditetapkan, itu sudah baik. Misalnya, kepada masyarakat sekitar tidak diperkenankan apapun alasannya, masuk premises daripada perusahaan. Nah, kalau begitu sudah bagus," kata Sahat.
Namun, ia menyadari perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat, termasuk melalui edukasi.
Lebih lanjut, aksi pemalakan ini, menurutnya, bukan sekadar akibat kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi lebih kepada mentalitas yang ingin mendapatkan uang dengan cara instan. "Mereka ini cenderung ingin mengambil gampangnya," tutup Sahat. (H-1)
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved