Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BERBAGAI upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan di tengah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor dan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sejumlah langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, harus segera dilakukan menyusul terjadinya PHK di beberapa sektor usaha di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3).
Catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan 80.000 pekerja terkena PHK pada 2024. Angka itu berpotensi bertambah hingga mencapai 280.000 pekerja pada tahun ini.
Sejumlah perusahaan industri tekstil pada tahun ini diperkirakan akan melakukan PHK, yang berdampak pada ratusan ribu pekerja, yang sebagian besar perempuan.
Kondisi itu, menurut Lestari, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan dampak terbesarnya berpotensi menimpa perempuan.
Tekanan ekonomi keluarga akibat kepala rumah tangga terkena PHK, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kerap kali memberi beban lebih kepada perempuan yang merupakan 'tiang' keluarga.
Selain itu, tambah Rerie, perempuan yang kehilangan pekerjaan juga harus mendapat perhatian agar mampu memiliki keterampilan sehingga tetap bisa produktif menopang perekonomian keluarga.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, maraknya PHK di sejumlah daerah juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di rumah tangga yang berdampak pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai upaya pemberdayaan perempuan, agar dampak PHK di sejumlah sektor tidak semakin parah.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap sejumlah langkah yang diterapkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dapat berlangsung sesuai yang direncanakan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara. (H-2)
Kegiatan mengusung tema Mewarnai Hidup, Mencerahkan Indonesia ini dilaksanakan gotong royong bersama tim KKN-PPM UGM, karang taruna, perangkat desa, dan masyarakat.
Program ini merekrut kalangan disabilitas menjadi afiliator tanpa modal melalui pelatihan vokasi dan pendampingan intensif penjualan online.
YAYASAN Indonesia Setara bekerja sama dengan UMKM Sahabat Sandi menghadirkan Program Kelas Baking Klapertart & Brownies Kukus bagi para ibu rumah tangga.
UII percaya bahwa pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang pelestarian alam, tetapi juga soal membangun hubungan lintas budaya yang saling menghargai.
Filosofi ini bukan sekadar filantropi, melainkan keyakinan bahwa keberagaman adalah sumber inovasi dan efisiensi.
HARAPAN baru bagi jutaan perempuan Indonesia kembali menyala melalui peluncuran Orange Bond oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) memberikan bantuan solidaritas kepada para jurnalis yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved