Berkaca dari Kasus 1MDB, DPR Minta Danantara Bebas dari Intervensi Politik

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus bebas dari intervensi politik. Ia meminta pemerintah berkaca pada kasus 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009.

Badan investasi ini menjadi skandal keuangan besar yang melibatkan penyalahgunaan dana investasi negara hingga miliaran dolar Amerika Serikat melalui transaksi tidak transparan dan pencucian uang lintas negara. Saat itu, dilaporkan banyak kasus korupsi yang dilakukan Najib Razak bersama kroni-kroninya yang bersumber dari 1MDB.

Darmadi mengatakan bahaya yang besar akan menanti ketika badan investasi diintervensi oleh politik. Ia berharap jangan sampai dalam perjalanannnya Danantara menjadi bancakan pejabat untuk meraup kepentingan pribadi atau langkah politik.

Baca juga : Basuki Hadimuljono Harap Danantara Lirik Proyek IKN

"Makanya nanti intervensi politik ini nggak boleh ada lagi dalam Danantara ini. Di 1MDP itu kan juga ada intervensi politik. Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga gitu kan, Jadi kita harapkan memang pemerintahan ini betul-betul menjaga Danantara ini jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini," kata Darmadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Darmadi mengungkapkan kekhawatirannya karena melihat lembaga politik dan lembaga ekonomi di Indonesia yang belum bersih dan transparan. Ia menilai masih ada tindakan koruptif yang berpotensi mengganggu tercapainya tujuan dari dibentuknya sebuah lembaga. 

"Ingat ini ya, jadi lembaga politik dan lembaga ekonomi Indonesia ini kan memang tidak terlalu bersih lah ya. Jadi banyak koruptif, parasit, ekstraktif. Jadi tentu ini salah satu poin yang melemahkan keberadaan dari Danantara ini," katanya.

Baca juga : Prabowo: Danantara Harus Bisa Diaudit setiap Saat oleh Siapapun

Lebih lanjut, Darmadi mengungkapkan perlunya ada pengawasan yang ketat terhadap Danantara agar menjadi badan investasi yang murni bekerja untuk bangsa dan negara. Ia mengambil contoh Temasek Holdings (Private) Limited yang merupakan BUMN Singapura. Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sukses memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.

"Kalau di sini ya pengawasannya aja harus ditingkatkan. Kalau pengawasannya nggak bagus ya ini akan kurang bagus juga nanti hasilnya gitu kira-kira," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin (24/2). Badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun. (Faj/P-3)