Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN pengemudi atau driver ojek online (ojol) melakukan aksi demo untuk menuntut tunjangan hari raya (THR). Demo ojol itu dilakukan sejak Senin, (17/2) pagi di area sekitar patung kuda Monas, Jakarta.
Menanggapi tuntutan para driver ojol untuk mendapatkan THR itu, pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutnya sebagai hal yang rasional. Tuntutan dalam demo ojol minta THR itu juga disebut harus dipenuhi oleh pihak perusahaan atau pengusaha.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan, tuntutan driver ojol mengenai THR yang disampaikan lewat demo ojol hari ini merupakan hal yang rasional. Ia menyebut tuntutannya masih masuk akan dan memang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha.
Immanuel mengatakan, pihaknya bukan lagi akan sekadar memberikan imbauan pada pihak pengusaha ojol untuk memenuhi tuntutan ojol minta THR itu. Pemerintah akan memaksa pengusaha untuk mengabulkannya.
Ia mengatakan, negara sifatnya memaksa, sehingga THR ojol bisa disalurkan dan para driver bisa mendapatkan haknya di hari raya. Ia juga akan memastikan THR yang diberikan akan berbentuk uang.
"Enggak, kali ini kita bukan soal imbauan ya, penting untuk menyampaikan bahwa kita ini negara, bukan Ormas, bukan LSM. Negara harus hadir tengah-tengah warga negaranya, jadi apapun entah itu bentuknya surat edaran atau permen atau apapun, itu harus dilaksanakan, tidak bisa tidak!" ujar Immanuel, Senin, (17.2).
Immanuel mengatakan, selama ini perusahaan-perusahaan ojol kerap menghindari kewajiban-kewajiban mereka kepada para driver ojol yang disebut sebagai mitra. Kemenaker akan segera membangun regulasi terkait legal standing mereka, bahwa mereka adalah sebagai pekerja, bukan lagi mitra.
"Itu penting sekali. Secepatnya setelah lebaran, kita sedang merumuskan dan juga kita lagi mengkaji hal itu," katanya.
Namun, bagaimana aturan soal THR ojol itu harus diberikan dan disalurkan, ia mengatakan masih belum diketahui. Yang pasti, Immanuel mengatakan bahwa pihak perusahaan saat ini sudah tahu tentang keharusan bagi mereka memberikan THR bagi para driver ojol. Ia juga mengatakan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhinya. (H-3)
AKSI unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2026 di Kabupaten Purwakarta diwarnai kericuhan antara ojol dan buruh.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa semangat kebersamaan para pengemudi masih sangat kuat, terutama di tengah risiko pekerjaan yang mereka hadapi setiap hari.
Para pengemudi transportasi online menolak dua hal yaitu potongan komisi 10% dan rencana mereka dijadikan karyawan tetap.
Kabar duka di Hari Guru Nasional, seorang guru ditemukan tewas di tengah hutan, Brebes. Korban mengajar di SD dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai ojek online atau ojol.
Ia menyoroti banyaknya terminal angkutan umum yang beralih fungsi atau kurang dimanfaatkan, yang menurutnya dapat dioptimalkan sebagai tempat singgah.
"Mereka memahami bahwa potongan komisi 20% bukan semata-mata keuntungan aplikator, tetapi juga menjadi sumber dana untuk promo pelanggan, bonus, dan berbagai fasilitas kesejahteraan,”
Ketua Koordinator Wilayah Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara, Mansyur, mengatakan usulan penurunan berpotensi menghapus berbagai manfaat bagi ojol.
MENANGGAPI aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi ojek online (ojol), Grab Indonesia menegaskan tetap mempertahankan potongan komisi bagi pengemudi ojek online (ojol) sebesar 20%.
DPR RI akan segera memanggil aplikator untuk menindaklanjuti tuntutan driver ojek online yang meminta potongan biaya layanan aplikasi dari 15% menjadi 10%.
Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Aksi 179" pada 17 September 2025 di Jakarta, menuntut tujuh poin utama, termasuk pengesahan RUU Transportasi Online
Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
Aparat kepolisian langsung menindaklanjuti rencana demonstrasi itu. Polres Jakarta Pusat siap mengamankan dengan mengerahkan 6.000 lebih personel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved