Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia di tahun ini diprediksi tak akan beranjak jauh dari realisasi di 2024, alias tetap bertahan di kisaran 5%. Itu merujuk dari berbagai laporan maupun proyeksi yang dikeluarkan berbagai lembaga kajian, baik domestik maupun internasional.
Salah satu cara agar perekonomian Indonesia mampu tumbuh melampaui angka 5% ialah melalui optimalisasi kinerja sektor industri pengolahan. Itu juga perlu diikuti dengan terus memperkuat dan memperbesar porsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi di Indonesia.
Sayangnya, kontribusi industri pengolahan di Indonesia terus menyusut. Pada 2024, distribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 18,98%, jauh dari angka ideal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Ini yang disebut terjadi deindustrialisasi. Untuk mengembalikan dibutuhkan reindustrialisasi,” ujar ekonom Bright Institut Awalil Rizky saat dihubungi, Rabu (5/2).
Demikian halnya dengan kinerja PMTB. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan investasi berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Kontribusi PMTB terhadap PDB juga terbilang masih rendah, yakni 29,15% di 2024. Awalil menilai, kontribusi ideal PMTB ialah mencapai 35% dari PDB jika Indonesia ingin memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi.
Lebih lanjut, dia berpendapat program 3 juta rumah yang dijanjikan pemerintah sedianya berpotensi besar untuk mengerek perekonomian dalam negeri. Sayangnya, sejauh ini program tersebut masih berkutat pada narasi dan belum menunjukkan aksi yang konkret.
“Ini baru pada narasi kebijakan. Tentang asing (Qatar) yang mau investasi belum bisa dipastikan akan segera terealisasi. Program tiga uta rumah setahun termasuk yang bisa memberi kontribusi, asal dilaksanakan dengan tepat. Jika memasukan modal asing perlu diperhitungkan dampak selanjutnya,” tutur Awalil.
Dia juga menilai tantangan bagi perekonomian Indonesia di tahun ini juga masih akan didominasi dari eksternal. Itu terkait dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump yang akan mendahulukan kepentingan negaranya.
Awalil mengatakan, Indonesia tak akan akan terdampak langsung atas kebijakan AS yang dikeluarkan Trump. “Risikonya lebih pada kestabilan ekonomi global dan termasuk keuangan dunia. Dalam hal keuangan global ini yang bisa memberi risiko tambahan bagi Indonesia,” pungkas Awalil. (Mir/M-3)
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
BPD HIPMI Jaya bersama Calon Ketua Umum BPC Kepulauan Seribu, Johannes Kristianto Alves menyelenggarakan kegiatan 'JOIN Yang Berdampak' di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
KETUA Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) DKI Jakarta, Analia Trisna, menegaskan pihaknya akan memperkuat peran pengusaha muda sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Fauzan juga menekankan peran strategis infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pemerintah menegaskan bahwa reindustrialisasi adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.
EKONOM Senior Indef Didik J. Rachbini menilai pengelolaan ekonomi Indonesia dianggap gagal mengatasi deindustrialisasi dini dan membiarkan utang membengkak tanpa kendali.
Siapapun pemimpin dunia ke depan adalah pemilik teknologi canggih tersebut. Jika tertinggal, Indonesia akan tersisih dan menjadi bangsa terkebelakang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved