Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio memberikan tanggapan mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kg di tengah masyarakat. Masyarakat kesulitan memperoleh elpiji 3 kg karena itu tidak lagi tersedia di pengecer.
Hensa mengatakan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin mengubah pengecer menjadi subpangkalan mungkin memiliki niat baik.
"Bahlil itu latar belakangnya aktivis. Dia punya niat baik, sampai dia jadi menteri, niatnya lurus untuk kepentingan rakyat," kata Hendri kepada wartawan.
Namun, ia menyayangkan implementasi kebijakan yang dianggap tidak berjalan baik.
"Sekarang posisinya dia sudah jadi menteri, jadi dia harus pertimbangkan juga implementasi di bawahnya, jadi dia mesti inget posisinya," ujarnya.
Ia menekankan bahwa seorang menteri tidak bisa sembarangan dalam membuat kebijakannya. Fenomena kelangkaan gas elpiji 3 kg merupakan contoh dari kebijakan yang memiliki niat baik namun tak dipikirkan eksekusinya ke masyarakat.
"Walaupun niatnya baik, dia harus perkuat dulu infrastruktur dalam kebijakan itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau dia punya niat baik doang, tapi infrastrukturnya nggak dipersiapkan, akhirnya kejadian seperti LPG 3 kg ini," jelas dia.
"Gas LPG 3 kg harus segera tersedia kembali, dan harganya tidak boleh naik. Rakyat sudah cukup terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini."
Hendri pun mengingatkan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk memikirkan terlebih dahulu dampak kebijakan sebelum mengimplementasikan di lapangan.
“Pokoknya jangan dilakukan kalau kebijakannya memang dirasa belum siap, sehingga walaupun tujuannya baik, jadi kelihatannya salah,” ujar Hensa. (Z-11)
Tambahan tabung tersebut terdiri atas DIY 345 ribu tabung dan Jateng sebanyak 2,8 juta tabung. Jumlah tersebut 7,7% lebih banyak dari penyaluran normal harian.
Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar pasar penyeimbang setiap hari sabtu selama bulan Desember 2025 dengan menyediakan 200 tabung gas LPG 3 kilogram.
Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempersoalkan harga gas LPG 3 kilogram. Itu menjadi kewenangan Kementerian ESDM
Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Riau AKB Nasriadi mengatakan, lokasi pertama berada di sebuah rumah di Jalan Bangau IV, Kelurahan Perhentian, Kecamatan Marpoyan Damai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
GAS elpiji 3 kilogram yang seharusnya menjadi hak warga miskin, justru dinikmati oleh para ASN dan pemilik rumah makan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara.
Salah satu alasan pembuatan aturan baru LPG 3 kg adalah karena, saat ini, tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Pernyataan berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM soal besaran subsidi LPG 3 kg menyoroti perbedaan metode perhitungan antara proyeksi anggaran dan harga riil pasar, yang berpotensi memengaruhi akurasi kebijakan energi pemerintah.
Pelaku UMKM serta ibu rumah tangga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved