Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi XII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menilai kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) telah menyebabkan masyarakat panik dan melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
Gunhar menuding pemerintah kurang tepat dalam menyampaikan informasi terkait peralihan distribusi gas melon dari pengecer ke pangkalan resmi Pertamina.
"Penghapusan pengecer ini menjadi sumber miskomunikasi dengan masyarakat, sehingga memicu panic buying. Isu penghapusan pengecer ini telah disalahartikan," ujarnya dalam rapat kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) secara daring, Senin (3/2).
Gunhar menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan penghapusan pengecer dalam distribusi elpiji subsidi. Ia mengusulkan agar pemerintah mengangkat status pengecer menjadi subpangkalan resmi elpiji 3 kg. Menurutnya, ini akan memudahkan masyarakat mendapatkan elpiji karena lokasi pengecer yang lebih dekat dengan rumah warga.
"Kami tidak sepakat jika pengecer dihapuskan. Tetapi, jika mereka diubah statusnya menjadi subpangkalan, itu bisa menjadi solusi. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa menikmati subsidi dengan lebih mudah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XII DPR dari Partai NasDem, Syarif Fasha, juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian elpiji 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, sistem ini tidak efektif karena semua kalangan masih bisa menikmati subsidi tersebut.
"Menurut kami, penggunaan NIK kurang tepat, karena tidak bisa secara langsung membedakan siapa yang benar-benar berhak menerima subsidi," ujarnya.
Sebagai solusi, Fasha mengusulkan agar pemerintah melakukan pendataan ulang masyarakat yang berhak menerima subsidi gas melon. Pendataan ini, menurutnya, bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM, PT Pertamina, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah setempat.
"Kami mengusulkan agar warga yang berhak mendapatkan subsidi gas 3 kg didata ulang. Ini bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri serta pemerintah daerah," pungkasnya. (Z-10)
HARGA emas dunia yang mencetak rekor tertinggi memicu lonjakan permintaan yang luar biasa di Indonesia.
PEMERINTAH provinsi Jawa Timur memastikan stok bahan pangan dan kebutuhan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri.
Dengan ketersediaan pangan yang terjaga di berbagai BUMD bidang ketahanan pangan, masyarakat diimbau agar berbelanja dengan bijak dan tidak melakukan panic buying.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
PERMINTAAN gas elpiji 3 kg atau gas subsidi di sejumlah pengecer di Kelurahan Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dalam dua hari terakhir ini cenderung tinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat tidak melakukan panic buying gas elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Kesadaran masyarakat berpenghasilan mampu untuk beralih dari LPG 3 Kg (Melon), yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu, perlu terus ditingkatkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved