Pembatasan Pembelian Gas Elpiji Bebani Masyarakat

PAKAR kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Achmad Nur Hidayat berpandangan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) akan membebani masyarakat kelas menengah. 

Sebelumnya, mulai 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan elpiji subsidi melalui pengecer. Dengan kata lain, masyarakat wajib membeli komoditas energi itu di pangkalan resmi Pertamina.

Masyarakat kelas menengah dan ke bawah yang selama ini terbiasa membeli elpiji 3 kg di pengecer karena faktor kedekatan rumah dan fleksibilitas, kini harus menghadapi kenyataan mereka hanya bisa memperoleh gas melon ini melalui pangkalan resmi. Dengan ada perubahan sistem distribusi tersebut, kemungkinan besar akan menyulitkan masyarakat. Terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi.

Baca juga : Subsidi Gas Melon Dinilai Salah Sasaran, Pemerintah Disarankan Ganti Skema

"Mereka yang sebelumnya bisa membeli elpiji di warung-warung kecil dekat rumah, kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya. Ini tentu akan menambah ongkos logistik dalam bentuk biaya transportasi," ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/2).

Achmad menjelaskan saat ini harga elpiji 3 kg di pangkalan berkisar antara Rp18.500 hingga Rp23.000 per tabung. Masyarakat perlu menambah ongkos untuk mendapat gas melon sekitar Rp5.000-Rp15.000 tergantung letak pangkalan. 

Ia menilai bagi masyarakat yang bekerja harian atau memiliki penghasilan pas-pasan, pengeluaran tambahan ini akan semakin membebani kehidupan mereka.

Baca juga : Pertama Kali dalam 9 Tahun, Harga Elpiji Bersubsidi di Jawa Tengah Naik

"Tentu ini akan memberikan tekanan terhadap daya beli mereka," ucapnya. 

Achmad menambahkan, alasan pemerintah terkait pembatasan distribusi elpiji 3 kg akan membantu mengendalikan harga dan mencegah penyimpangan. Namun, realitanya, jika akses masyarakat terhadap gas melon menjadi lebih terbatas, harga di lapangan bisa semakin tidak terkendali. Ia melanjutkan, jika pangkalan resmi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup, akan terjadi peningkatan permintaan yang tidak seimbang dengan pasokan yang tersedia. 

Masyarakat yang justru seharusnya mendapat barang subsidi akan tetap menghadapi harga yang mahal, bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan saat mereka masih bisa membelinya dari pengecer.

"Hal ini juga akan memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memainkan harga dan bisa menyebabkan munculnya spekulan yang akan memanfaatkan kelangkaan elpiji," tudingnya. (J-3)