Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BADAN Pangan Nasional (BPN) siap serap gabah dan beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru. Hal itu sebagai tindak lanjut Ratas bersama Presiden Prabowo RI dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan pada 6 Januari silam.
Kepala BPN Arief Prasetyo Adi menuturkan penyesuaian untuk melindungi pendapatan petani Indonesia.
“Kami bersama-sama Bulog akan memulai penyerapan mulai 15 Januari ini dengan HPP yang telah disesuaikan," ujar Arief di Jakarta pada Senin (13/1/2025).
Dengan telah terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, Bulog akan melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri sepanjang tahun 2025.
"Evaluasi perubahan HPP gabah dan beras memang perlu dilakukan secara berkala. Perhitungannya pun telah mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi dengan kondisi saat ini. Untuk itu, penyesuaian tersebut dapat dituangkan dalam suatu Kepbadan seperti yang telah diatur dalam Perbadan Nomor 4 Tahun 2024," lanjut Arief.
Sementara jika terdapat gabah di luar ketentuan kualitas yang telah ditetapkan tersebut, maka dapat diberikan kebijakan rafaksi harga agar Bulog masih dapat menyerapnya. Adapun Kepbadan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2025.
Penyesuaian HPP gabah dan beras yang diatur dalam Kepbadan ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 Perbadan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Termaktub dalam beleid tahun sebelumnya itu, bilamana terdapat perubahan atas HPP dan rafaksi harga gabah dan beras, ditetapkan dengan Kepbadan.
"Dengan ini, kami berharap Bulog dapat segera bersiap mengakselerasi penyerapannya agar sedulur petani kita terus termotivasi berproduksi dan stok beras aman dan terkendali," tegasnya.
"HPP gabah dan beras telah ditetapkan bagi Bulog dan berlaku mulai 15 Januari mendatang. Sementara untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) beras, masih menggunakan aturan sebelumnya dan tidak ada perubahan," pungkas Arief.
Adapun dalam Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025, telah diatur HPP gabah dan beras bagi Bulog dengan rincian antara lain:
Lebih lanjut, realisasi pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri sepanjang 2024 mencatatkan kinerja yang impresif. Total angkanya mencapai 1,266 juta ton. Gapaian 2024 ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada 2020 Bulog total menyerap 1,256 juta ton. Pada 2021, di angka 1,216 juta ton. Berlanjut di 2022 Bulog menyerap 994 ribu ton dan di 2023 berada di angka 1,066 juta ton. (Z-9)
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved