Pataka Apresiasi Pemerintah Tindak Lanjuti Kenaikan HPP dan Revitaliasi Irigasi

KETUA Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ferry Sitompul mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mendengar saran dan rekomendasi Pataka terkait kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dan anggaran revitalisasi irigasi 2025.

Sebelumnya, Pataka memberi saran dan rekomendasi soal kenaikan HPP GKP dari Rp6.000/kg jadi Rp6.500/kg, serta kenaikan anggaran revitalisasi irigasi tahun 2025 menjadi Rp12 triliun.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan dan langkah Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih dalam menindaklanjuti saran dan rekomendasi kami. Kebijakan itu menunjukkan willingness (keberpihakan) yang serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan perlindungan terhadap pertanian dalam negeri," ujar Ferry, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1).

Baca juga : Bulog Sulsel dan Sulbar Mengaku Kalah Harga dari Tengkulak

Ia menambahkan rekomendasi Pataka tersebut diberikan berdasarkan hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional sehingga rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil olah data secara ilmiah berdasarkan kondisi riil di lapangan atau science based policy.

Sebagai gambaran, Pataka mengusulkan kenaikan HPP GKP jadi Rp6.500/kg agar penyerapan GKP sebagai cadangan pangan pemerintah/cadangan beras pemerintah (CPP/CBP) dapat dilakukan sepanjang tahun. Data menunjukkan harga GKP di tingkat petani Agustus-Oktober 2024 selalu melebihi HPP sehingga penyerapan GKP oleh pemerintah kurang optimal.

"Namun, yang perlu disiapkan pemerintah ialah bagaimana mengantisipasi dampak kenaikan HPP ini. Pemerintah perlu memastikan harga beras di konsumen tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat," terang Ferry.

Baca juga : Harga Gabah Tinggi, Pedagang Luar Sumsel Borong Gabah Petani

Selain itu, katanya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan transformasi dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Jika diperlukan, Perum Bulog bisa terjun ke kecamatan atau desa untuk membeli langsung gabah di petani atau bisa bermitra dengan kelompok tani dan koperasi petani.

"Upaya menuju swasembada beras terutama dalam hal ketersediaan dan stabilisisasi harga beras perlu didukung lembaga di bawah koordinasi Presiden langsung, sehingga meminimalisasi intervensi dan mempercepat koordinasi," jelasnya.

Baca juga : Harga Gabah di Cirebon Alami Penurunan Drastis

Menurut Ferry, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan transformasi Perum Bulog untuk kembali pada fungsi semula sebagai penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

Dasar hukum yang kuat, perluasan kewenangan, penguatan kelembagaan, dan penguatan anggaran jadi hal penting dalam mewujudkan transformasi Perum Bulog tersebut.

Selain itu, Pataka memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penanganan dampak iklim/cuaca dengan melakukan program revitalisasi saluran irigasi serta memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik, pompanisasi, teknologi konservasi air yang amat diperlukan, untuk memastikan ketersediaan air pada lahan pertanian terutama saat musim kemarau panjang.

Baca juga : Bulog Malang Kesulitan Beli Beras Petani

Ini terkait hasil survei Pataka yang menunjukkan pada periode Desember 2024 terjadi penurunan produksi di wilayah amatan sekitar 14%-15% dan penurunan produktivitas sekitar 9%.

"Ini diakibatkan masih ada areal sawah pada wilayah amatan yang tidak terairi dan mengalami kekeringan karena rusaknya saluran irigasi atau tidak terdapat saluran irigasi yang memadai," tuturnya.

Sebagai penutup, Ferry menyampaikan Pataka bakal senantiasa memantau serta mengawal pembangunan pertanian menuju Swasembada Pangan 2027. "Masih banyak tugas pemerintah untuk mencapai Swasembada Pangan 2027. Pataka berpesan agar pemerintah melibatkan kelompok masyarakat dan memperbanyak program swadaya oleh kelompok masyarakat untuk mengurangi beban pemerintah tersebut," pungkas Ferry. (H-2)