Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PETROKIMIA Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia kembali menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di bidang hukum perdata dan tata usaha negara untuk membantu kelancaran operasi, kepatuhan hukum dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa, Petrokimia Gresik dalam melaksanakan amanah pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi dan menjalankan bisnis perusahaan, tentu tidak lepas dari risiko dan persoalan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari operasional. Dengan kerja sama ini, diharapkan potensi persoalan hukum tersebut bisa terminimalisasi dengan pendampingan dari Kejati sehingga operasional perusahaan dalam mendukung percepatan swasembada pangan berjalan lancar.
Kerja sama ini merupakan bentuk optimalisasi Petrokimia Gresik dalam menjalankan tugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia sesuai penugasan Pemerintah yang dijalankan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dwi Satriyo menjelaskan, MoU ini merupakan perpanjangan dari kerja sama sebelumnya yang telah terjalin. Kerja sama terbaru ini sedikit lebih berbeda dengan sebelumnya karena terjalin mencakup semua anak perusahaan dan afiliasi Petrokimia Gresik, berlangsung selama tiga tahun hingga 2027. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) ini menjadi komitmen Petrokimia Gresik dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
"Hari ini bukan hanya sekadar momen formalitas penandatanganan kerja sama, tetapi menjadi refleksi dari hubungan yang telah terjalin erat selama ini antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Petrokimia Gresik. Kerja sama yang telah kita bangun merupakan bukti nyata dari sinergi dan komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam setiap langkah yang kita tempuh," ungkap Dwi Satriyo.
Ia memastikan bahwa dukungan Kejati dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara akan memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai tantangan hukum yang mungkin dihadapi perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
"Kami berharap, ke depan kerja sama akan terjalin semakin baik, sehingga bersama kita dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi industri dan masyarakat, serta turut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," tandasnya. (H-2)
Dalam rangka percepatan musim tanam Pupuk Indonesia memberikan sebanyak 5.000 kupon diskon pupuk non subsidi untuk petani di Kabupaten Cirebon.
DEMI memenangi persaingan usaha, PT Pupuk Kujang terus bertransformasi dalam men-jalankan bisnis usahanya.
PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan.
Jika tidak ada solusi konkret untuk mengamankan rantai pasok komoditas tersebut, krisis pangan diyakini akan semakin parah
INDONESIA mendorong penguatan kerja sama di bidang ketahanan pangan antara ASEAN dengan Rusia, khususnya pupuk dan gandum.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyayangkan keputusan oleh Rusia untuk mengakhiri penerapan prakarsa kesepakatan biji-bijian di Laut Hitam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved