Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KESATUAN Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Rembuk Pangan Pesisir di 35 kabupaten/kota basis KNTI, dari 1-10 Desember 2024. Puncaknya, Rembuk Pangan Pesisir Nasional di Anjungan Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Niko Amrullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen KNTI turut berpartisipasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. "Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghasilkan rumusan rekomendasi dalam memperkuat ekosistem kemandirian dan kedaulatan pangan dari laut, serta mempererat tali silahturahmi di antara kita semua," terang Niko.
Pihaknya berharap ada ikhtiar bersama untuk memperkuat ekosistem kemandirian dan kedaultan pangan dari laut. Ini dapat terwujud melalui kegiatan rembuk perempuan pesisir.
Sementara itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyampaikan komitemen KNTI mendukung agenda kemandirian pangan pemerintah. "Kami mendukung kemandirian pangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kami siap bersama-sama berjuang agar pangan dari kelautan perikanan menjadi pangan unggulan sekaligus menjawab persoalan krisis pangan dalam negeri dan dunia," terang Dani.
Pihaknya percaya itu dapat terwujud karena nelayan kita kuat, Tangguh, dan berani. Selain itu, pembudi daya kita juga sangat produktif, sehingga sektor kelautan perikanan akan mampu mencukupi kebutuh protein dalam negeri dan dunia.
Koperasi KNTI pun siap ikut andil dalam mensukseskan program Makan Bergzi Gratis (MBG). Keterlibatan koperasi nelayan dalam MBG akan mendorong kesejahteraan nelayan.
Selain itu, Dani menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai ekosistem sumber daya penghasil pangan. "Laut yang kotor dan rusak akan menyebabkan kemiskinan nelayan. Oleh karena itu, KNTI melakukan langkah-langkah untuk mendorong lingkungan/ekosistem laut berkelanjutan sebagai wujud nyata menjaga sumber daya pangan dan kesejahteraan nelayan," jelas Dani.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Dandy Satria Iswara yang hadir mewakili Menteri Koordiantor Bidang Pangan menyampaikan bahwa Kemenko Bidang Pangan dibentuk untuk mendukung program Asta Cita Presiden No. 2 yakni Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
"Swasembada pangan ditargetkan akan dicapai pada 2027. UU pangan mengamanatkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Keamanan Pangan. Negara harus memiliki kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri untuk menjamin kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan yang berdaulat dan aman untuk dikonsumsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal," terang Dandy.
Pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang harus menyiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas nelayan pembudi daya dan petambak garam kecil, menumbuhkembangkan sistem pembiayaan dan kelembagaan, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum atas permasalahan yang dihadapi.
"Keragaan perikanan tangkap secara nasional menunjukkan bahwa peran nelayan kecil sangat besar dengan porsi armada lebih dari 90% dari armada perikanan tangkap nasional, dengan produksi hasil tangkapan lebih dari 70% dari produksi perikanan tangkap secara nasional. Dengan demikian, pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap nelayan kecil melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas nelayan kecil," Dandy.
Terkait dengan program makan bergizi Gratis (MBG), peran nelayan tradisional sangat strategis sebagai ujung tombak dalam kebijakan ini. Nelayan menjadi penyedia ikan yang dapat menjual langsung hasil tangkapan dan dijadikan menu di dalam program MBG. (Z-2)
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Pramono menilai, kerja sama ini diperlukan untuk menjaga pasokan bahan makanan dalam keberlangsungan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyerukan agar mitra tidak lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan dapur SPPG
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved