Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, mengatakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan akan berdampak negatif pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi.
"Kita sudah melakukan hitungan. Kalau dari segi basket konsumsi memang tidak semua barang akan dikenai PPN. Yang dikenakan PPN itu hanya sekitar 44% dari total bobot seluruh barang konsumsi," ucap Dian dalam acara Mandiri Macro and Market Brief Road to Mandiri Investment Forum 2025, Rabu (20/11).
Hal-hal yang terdampak penaikan PPN antara lain adalah yang terkait transportasi, kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi. "Sementara untuk bahan-bahan pokok itu sebenarnya masih dikecualikan tidak terkena PPN. Namun, hal itu tetap saja akan berdampak ke inflasi. Penaikan PPN sebesar 1% itu kemungkinan menambah additional 0,3% terhadap angka inflasi," ungkap Dian.
Ia menjelaskan, berdasarkan hitungan internal, setiap penaikan inflasi sebesar 1%, akan ada potensi perlambatan ekonomi sekitar 0,17%.
"Namun tentunya kita tahu ke depan, pemerintah banyak melakukan atau berencana melakukan banyak kebijakan yang cenderung ekspansif. Kita harapan ini juga akan bisa jadi support terhadap perekonomian, memberi jaring apabila ada dampak terkait kenaikan PPN," tandasnya. (Z-11)
LEMBAGA Kaukus Muda Nusantara (LKMN) Tasikmalaya menyoroti penambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Pengenaan PPN 12% terhadap sektor pendidikan hendaknya dibatalkan karena akan memperburuk capaian akses perguruan tinggi dan membuat Indonesia makin tertinggal dari negara lain.
Menurut Agoes, pengenaan PPN sebesar itu dianggap tidak ada masalah dan wajar.
TARIF pajak pertambahan nilai (PPN) 12% per 1 Januari 2025 diyakini Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB), Agustin Peranginangin, tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut mereka, masih banyak sumber-sumber pemasukan yang akan menggembungkan APBN dan belum digarap lebih serius oleh pemerintah
PDIP merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12%.
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved