Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, mengatakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan akan berdampak negatif pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi.
"Kita sudah melakukan hitungan. Kalau dari segi basket konsumsi memang tidak semua barang akan dikenai PPN. Yang dikenakan PPN itu hanya sekitar 44% dari total bobot seluruh barang konsumsi," ucap Dian dalam acara Mandiri Macro and Market Brief Road to Mandiri Investment Forum 2025, Rabu (20/11).
Hal-hal yang terdampak penaikan PPN antara lain adalah yang terkait transportasi, kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi. "Sementara untuk bahan-bahan pokok itu sebenarnya masih dikecualikan tidak terkena PPN. Namun, hal itu tetap saja akan berdampak ke inflasi. Penaikan PPN sebesar 1% itu kemungkinan menambah additional 0,3% terhadap angka inflasi," ungkap Dian.
Ia menjelaskan, berdasarkan hitungan internal, setiap penaikan inflasi sebesar 1%, akan ada potensi perlambatan ekonomi sekitar 0,17%.
"Namun tentunya kita tahu ke depan, pemerintah banyak melakukan atau berencana melakukan banyak kebijakan yang cenderung ekspansif. Kita harapan ini juga akan bisa jadi support terhadap perekonomian, memberi jaring apabila ada dampak terkait kenaikan PPN," tandasnya. (Z-11)
Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN.
Bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12%, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1% kepada pembeli.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Keputusan itu juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas
Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
PKS mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Langkah ini dinilai bijak dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah
Indef menilai outlook negatif Moody’s mencerminkan kenaikan persepsi risiko, bukan pelemahan fundamental, sehingga menekan kepercayaan investor.
TRANSFORMASI sektor manufaktur, khususnya manufaktur padat karya, menjadi kunci utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Secara tahunan, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,94% (year-on-year/yoy) dibandingkan triwulan IV-2024.
PEREKONOMIAN DKI Jakarta mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved