Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan adanya evaluasi pemberian subsisi energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran. Untuk itu sejumlah opsi lain tengah disiapkan agar penggunaan uang negara lebih efektif, salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Sedang dibahas dalam Satgas atau Task Force Subsidi Tepat Sasaran di Kementerian ESDM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas mengenai permbahasan program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, keinginan untuk mendorong subsidi tepat sasaran disampaikan oleh presiden dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu. Kepala Negara, imbuhnya, meminta agar dilakukan kajian perihal subsidi yang lebih tepata sasaran.
Itu didorong oleh nilai subsidi dan kompensasi energi yang menembus Rp435 triliun di tahun ini. Dari nilai tersebut, terdapat potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Hal itu diketahui dari laporan PLN, Pertamina, hingga BPH Migas.
“Kurang lebih 20%-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, angkanya kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil.
Karenanya, pada Senin (4/11), pihaknya akan melakukan rapat bersama dengan pihak-pihak terkait perihal subsidi tepat sasaran. Sejauh inil, dari evaluasi yang telah dilakukan, subsidi tepat sasaran itu mengerucut pada peralihan ke BLT.
“Salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi tidak tepat sasaran, kemudian kita berikan BLT, langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending. Tunggu saja, dua minggu dikasih waktu presiden, dan dua minggu akan kita selesaikan. Saya akan kasih tahu ke kalau sudah selesai excercise. Sekarang kita lagi exercise,” pungkas Bahlil. (Z-11)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved