Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
EKONOM senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sukar dicapai. Itu karena terdapat sejumlah tantangan yang dianggap dapat menghambat ambisi tersebut.
"Mungkin swasembada itu akan cukup berat, tapi kalau peningkatan produksi masih mungkin bisa terjadi," ujarnya saat dihubungi, Senin (21/10).
Sejauh ini, upaya untuk mencapai swasembada pangan kerap disebutkan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan produksi pertanian. Salah satu wilayah yang disasar ialah Papua.
Tauhid menilai, ekstensifikasi lahan pertanian di Papua akan cukup berat. Sebabnya, banyak masyarakat lokal yang kemungkinan enggan beralih pekerjaan. Selain itu, persoalan tanah juga menjadi hal yang belum ditangani dengan baik.
"Itu bisa jadi masalah dalam menjalankan ketahanan pangan di samping problem soal lahan, status tanah dan sebagainya," jelasnya.
"Di Papua itu masalahnya adalah sosial kelembagaan, jadi menghadapi tantangan di tingkat lokal, sehingga tidak mudah," tambah Tauhid.
Kehadiran Kementerian Koordinator Pangan juga dinilainya tak akan banyak membantu dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Justru Tauhid mengkhawatirkan akan ada koordinasi yang berbelit untuk mengurus pangan dalam negeri.
Itu karena urusan pangan menyangkut lintas kementerian/lembaga. Keputusan impor pangan, misalnya, ada di Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Sementara pangan itu menyangkut pertanian, perikanan, badan pangan nasional. Tapi keputusan perdagangan itu ada di Menko Perekonomian, itu berarti ada lintas menko sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat," ujarnya. (E-2)
Potensi zakat, misalnya, mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut.
Indef menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam mengisi kursi pimpinan dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai penurunan impor Indonesia memberikan sinyal perlambatan industri manufaktur.
MENANDAI momen 100 hari kerja Prabowo Subianto, Indef menyoroti masalah fundamental ekonomi, yakni pelemahan daya beli masyarakat dan aktivitas manufaktur.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan perkembangan positif dalam pembentukan ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved