Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sukar dicapai. Itu karena terdapat sejumlah tantangan yang dianggap dapat menghambat ambisi tersebut.
"Mungkin swasembada itu akan cukup berat, tapi kalau peningkatan produksi masih mungkin bisa terjadi," ujarnya saat dihubungi, Senin (21/10).
Sejauh ini, upaya untuk mencapai swasembada pangan kerap disebutkan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan produksi pertanian. Salah satu wilayah yang disasar ialah Papua.
Tauhid menilai, ekstensifikasi lahan pertanian di Papua akan cukup berat. Sebabnya, banyak masyarakat lokal yang kemungkinan enggan beralih pekerjaan. Selain itu, persoalan tanah juga menjadi hal yang belum ditangani dengan baik.
"Itu bisa jadi masalah dalam menjalankan ketahanan pangan di samping problem soal lahan, status tanah dan sebagainya," jelasnya.
"Di Papua itu masalahnya adalah sosial kelembagaan, jadi menghadapi tantangan di tingkat lokal, sehingga tidak mudah," tambah Tauhid.
Kehadiran Kementerian Koordinator Pangan juga dinilainya tak akan banyak membantu dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Justru Tauhid mengkhawatirkan akan ada koordinasi yang berbelit untuk mengurus pangan dalam negeri.
Itu karena urusan pangan menyangkut lintas kementerian/lembaga. Keputusan impor pangan, misalnya, ada di Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Sementara pangan itu menyangkut pertanian, perikanan, badan pangan nasional. Tapi keputusan perdagangan itu ada di Menko Perekonomian, itu berarti ada lintas menko sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat," ujarnya. (E-2)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional.
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah akan menguat dalam dua pekan ke depan.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejauh ini dampak konflik AS-Venezuela terhadap rupiah masih bersifat sentimen jangka pendek, bukan fundamental.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved