Kabinet Merah Putih Harus Bisa Implementasikan Janji Presiden soal Energi

Menteri-menteri Kabinet Merah Putih mesti bisa menigmplementasikan keinginan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana di Gedung MPR usai dilantik sebagai Kepala Negara. Salah satu yang dinilai perlu dikerjakan segera oleh para menteri yang ditunjuk ialah terkait swasembada energi. 

“Komitmen untuk mencapai swasembada energi harus ditindak-lanjuti oleh menteri-menteri terkait di kabinet Prabowo, Kabinet Merah Putih, secara konsiten dan berkelanjutan. Tanpa upaya serius dan terus menerus, komitmen Prabowo yang disampaikan pada pidato perdana sebagai Presiden untuk mencapai swasembada energi tak lebih hanya omon-omon saja,” ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi melalui keterangannya, Senin (21/10).

Dalam pidato perdananya, Prabowo menjanjikan Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam kurun waktu empat hingga lima tahun. Janji itu pun sedianya telah disampaikan sebelum dilantik, yakni mencapai kedaulatan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. 

Baca juga : Batal Pensiun, Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Pemerintahan Prabowo

Sumber daya energi tersebut berupa kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin, tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Indonesia juga juga punya energi panas bumi (geothermal), batu bara, energi tenaga air, angin, dan matahari. 

Masalahnya, kata Fahmy, Indonesia tidak memiliki teknologi untuk mengolah sumber daya energi tersebut menjadi EBT. Pertamina sudah mengusahakan bio-diesel, yang merupakan percampuran solar dengan minyak sawit. Dimuilai dengan B-20 meningkat ke B-35, naik menjadi B-40. Lalu berhenti lantaran Eni, partner usaha dari Italia, menghentikan kerja sama dengan Pertamina.

“Pengembangan bio-diesel selain tidak dapat dicapai, program EBT berbasis sawit juga berpotensi bertabrakan dengan program pangan untuk menghasilkan minyak goreng. Demikian juga dengan program gasifikasi, yang mengolah batu bara menjadi gas, juga mengalami kegagalan setelah Air Product, partner usaha dari Amerika Serikat hengkang dari Indonesia. Alasannya, gasifikasi dinilai tidak mencapai keekonomian lantaran harga pasar batubara berfluktuasi,” jelas Fahmy. 

Untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan dalam mencapai swasembada energi, lanjutnya, ada dua upaya yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menarik investor asing pemilik teknologi untuk bekerja sama dengan perusahaan energi dan BUMN dalam negeri. 

Strategi kedua adalah mengembangkan riset (R&D) di dalam negeri dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan universitas-universitas Indonesia untuk menghasilkan teknologi yang dibutuhkan. “Upaya itu dibutuhkan komitmen jangka panjang karena R&D membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar,” pungkas Fahmy. (Z-11)