Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PT Pegadaian mengumumkan kolaborasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membentuk Desa Sadar Hukum di Bali, Jember, dan Bantul.
Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pegadaian, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberdayakan masyarakat, serta mengembangkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana dan Kepala Departemen Community Involvement and Development Pegadaian Nur Afifah, telah memulai inisiatif ini dengan melakukan survei di Desa Aan, Klungkung, Bali, pada 29 Agustus lalu.
Baca juga : Pegadaian Peduli: Memberi Dampak Nyata bagi Indonesia
Widodo menekankan pentingnya hukum dalam memperkuat fondasi ekonomi desa, mengingat Desa Aan telah berhasil meraih predikat Desa Sadar Hukum dan kepala desanya mendapatkan Paralegal Justice Award pada tahun 2023.
“Desa Sadar Hukum memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dan kriminalitas yang rendah. Ini membuka peluang besar bagi pengembangan potensi desa, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi,” ujar Widodo.
Kolaborasi ini diperkuat melalui pertemuan audiensi antara BPHN dan PT Pegadaian di Gade Tower, Jakarta Pusat, pada 10 September. Kedua pihak sepakat untuk menggabungkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH) BPHN dengan Desa Binaan PT Pegadaian, dengan fokus pada sinergi antara hukum dan ekonomi desa.
Baca juga : UMKM Binaan Pegadaian Bisa Pasarkan Produk di The Gade Preneur Space
“DKSH akan memberikan dukungan dari sisi hukum, sementara Desa Binaan PT Pegadaian akan berfokus pada pengembangan ekonomi dan UMKM,” tambah Widodo Ekatjahjana.
Ia berharap sinergi ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan taat hukum.
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, menyambut baik inisiatif ini, menekankan bahwa dengan 15 Desa Binaan yang ada, kolaborasi ini merupakan peluang untuk memperluas dampak sosial ekonomi melalui pendekatan hukum dan bisnis.
Diharapkan, peningkatan kesadaran hukum di desa akan mengurangi potensi sengketa, termasuk pinjaman bermasalah dengan lembaga keuangan, terutama Pegadaian. Dengan masyarakat yang lebih sadar hukum, diharapkan suasana desa akan lebih tertib dan aman.
Melalui sinergi antara PT Pegadaian dan BPHN, desa-desa yang terlibat dalam program ini diharapkan dapat tumbuh lebih mandiri secara ekonomi dan hukum. Kolaborasi ini menjadi model pengembangan desa berkelanjutan yang dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kepatuhan hukum di tingkat desa. #MIA (RO/Z-10)
Tahun ini, Pegadaian Kanwil X Jawa Barat bekerja sama dengan Divisi Unit Usaha Syariah menyelenggarakan khitan massal gratis dengan total 320 anak dari kalangan nasabah dan masyarakat umum.
Barang yang banyak digadaikan berupa perhiasan emas. Emas merupakan kredit cepat dan aman (KCA) yang jika digadaikan lebih cepat dibandingkan barang lainnya.
Emas dikenal sebagai safe-haven yang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi dan laju inflasi.
PENGAMAT badan usaha milik negara (BUMN) Toto Pranoto menyoroti peran penting PT Pegadaian untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat melalui Divisi ESG (Environmental, Social, and Governance)
BUMN di bidang gadai, PT Pegadaian, berupaya agar program-program yang dirancangnya dapat memperkuat ekonomi dan memberdayakan usaha kecil menengah.
Kali ini, KAI meresmikan UMKM Creative Space di kawasan Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Inabuyer B2B2G Expo 2025 jadi Ajang Perbesar Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah/BUMN dan Swasta
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Penyandang disabilitas memiliki potensi besar yang perlu difasilitasi dengan akses pelatihan dan pendampingan yang tepat.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Diproyeksikan UMKM di Rest Area Heritage Banjaratma Km 260 B Tol Pejagan-Pemalang ini, dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved