Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta mengevaluasi keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal itu disampaikan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menanggapi rentetan panjang kegagalan Bapanas dalam mengurusi beras.
Terbaru, Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN, namun kesejahteraan petani sangat jeblok.
“Perlu ditinjau kembali kehadiran (eksistensi) Bapanas oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Defiyan, Senin (30/9).
Baca juga : Perkuat Ketahanan Pangan, Prabowo-Gibran Mesti Cermat Pilih Nahkoda Bapanas
Defiyan menuturukan selama Bapanas yang didirikan pada 2021, tidak ada kinerja yang signifikan dalam urusan ketahanan pangan nasional. Hal ini, lanjut Defiyan, terlihat dari realisasi impor Januari-April 2024 yang telah mencapai 1,77 juta ton.
“Artinya, tidak ada program crash program yang dapat memungkinkan adanya penurunan impor beras atau bahan pangan sampai bulan Desember 2024,” ungkap Defiyan.
Defiyan mengingatkan, di masa kepemimpinan Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Bapanas turut muncul skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Defiyan menyebut skandal yang menyeret Bapanas-Perum Bulog ini sebagai skema manipulasi berbau korupsi.
Baca juga : Pangeran MBZ Diundang Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
“Selain itu, secara kumulatif hingga Mei 2024 menurut data BPS tercatat kenaikan impor komoditas pangan, seperti gandum sebesar 35,31 persen, lalu tepung gandum naik 14,43 persen, dan gula 0,66 persen,” tegas dia.
Defiyan menekankan Bapanas gagal menyelesaikan masalah sektor perberasan bagi rakyat Indonesia. Bahkan, kata dia, kehadiran Bapanas hanya menciptakan jalur baru impor pangan di Indonesia.
“Artinya, permasalahan Bapanas tidak hanya soal adanya jalur baru dalam pengelolaan impor pangan, tetapi juga semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah (problem solver) pangan serta pertanian dan hasil pertanian rakyat,” ujar dia.
Baca juga : Penggemukan Kabinet Tidak Efisien dan Bebani Keuangan Negara
Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk, membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.
"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9). (Medcom.id/Nov)
Polisi membantah kabar penangkapan terhadap tiga mahasiswa yang melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan 'Omon-omon' saat kunjungan Gibran di Kota Blitar pada Rabu (18/6).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dugaan penangkapan terhadap tiga orang aktivis mahasiswa yang membentangkan poster untuk Gibran.
SURAT Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan harus ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meski meyakini memenuhi syarat pemakzulan Gibran dari segi hukum, yakni pelanggaran pidana, administrasi, dan tercela, Uceng,meragukan bahwa dimensi politiknya dapat tercapai.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved