Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta mengevaluasi keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal itu disampaikan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menanggapi rentetan panjang kegagalan Bapanas dalam mengurusi beras.
Terbaru, Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN, namun kesejahteraan petani sangat jeblok.
“Perlu ditinjau kembali kehadiran (eksistensi) Bapanas oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Defiyan, Senin (30/9).
Baca juga : Perkuat Ketahanan Pangan, Prabowo-Gibran Mesti Cermat Pilih Nahkoda Bapanas
Defiyan menuturukan selama Bapanas yang didirikan pada 2021, tidak ada kinerja yang signifikan dalam urusan ketahanan pangan nasional. Hal ini, lanjut Defiyan, terlihat dari realisasi impor Januari-April 2024 yang telah mencapai 1,77 juta ton.
“Artinya, tidak ada program crash program yang dapat memungkinkan adanya penurunan impor beras atau bahan pangan sampai bulan Desember 2024,” ungkap Defiyan.
Defiyan mengingatkan, di masa kepemimpinan Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Bapanas turut muncul skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Defiyan menyebut skandal yang menyeret Bapanas-Perum Bulog ini sebagai skema manipulasi berbau korupsi.
Baca juga : Pangeran MBZ Diundang Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
“Selain itu, secara kumulatif hingga Mei 2024 menurut data BPS tercatat kenaikan impor komoditas pangan, seperti gandum sebesar 35,31 persen, lalu tepung gandum naik 14,43 persen, dan gula 0,66 persen,” tegas dia.
Defiyan menekankan Bapanas gagal menyelesaikan masalah sektor perberasan bagi rakyat Indonesia. Bahkan, kata dia, kehadiran Bapanas hanya menciptakan jalur baru impor pangan di Indonesia.
“Artinya, permasalahan Bapanas tidak hanya soal adanya jalur baru dalam pengelolaan impor pangan, tetapi juga semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah (problem solver) pangan serta pertanian dan hasil pertanian rakyat,” ujar dia.
Baca juga : Penggemukan Kabinet Tidak Efisien dan Bebani Keuangan Negara
Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk, membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.
"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9). (Medcom.id/Nov)
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mendekati 85% dari total sekitar 15 juta penerima.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7).
Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (16/7).
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved