CSPS UI: Program Makan Bergizi Gratis Bangkitkan Ekonomi Lokal

PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan baru mendatang tidak hanya membagikan makanan kepada siswa sekolah dan ibu-ibu hamil. Lebih dari itu, program ini bila dikelola dengan baik dapat melahirkan ekosistem rantai pasok ekonomi berbasis lokal yang akan memberikan dampak besar pada masyarakat.

"Makan bergizi gratis dijalankan dengan membangun ekosistem hulu hilir yang terkoneksi semua. Ini akan berdampak besar, mengentaskan kemiskinan, menyerap lapangan kerja, dan menciptakan kemandirian nasional," ungkap Guntur Subagja Mahardika, Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, dalam Strategic Business Forum (SBF) yang diselenggarakan CSPS di kampus UI Salemba, 17-18 September 2024.

Masyarakat sangat berharap pemerintahan baru mendatang yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu membangun kemandirian pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan keuangan ekonomi lokal. Karenanya, desa-desa akan tumbuh dan generasi muda desa tidak migrasi ke kota tetapi berkarya di desa masing-masing. "Ini membangun Indonesia dari desa. Bila desa-desa maju, otomatis Indonesia akan menjadi negara maju," jelasnya.

Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai

Guntur mengapresiasi program Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai makan bergizi gratis yang dikoneksikan dengan rantai pasok ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan. Menurut Guntur, dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, bonus demografi dapat tersalurkan pada lapangan kerja di desa-desa yang berbasis kearifan lokal seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Generasi muda diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu mengelaborasi potensi-potensi yang ada di desa masing-masing.

Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Ir Dadan Hindayana dalam Strategic Policy Forum menjelaskan konsep dan implementasi makan bergizi gratis. Dalam tayangan video yang ditayangkan pada acara tersebut, Prof Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi akan berkoordinasi dengan semua lembaga dan kementerian terkait. Di antaranya penyediaan suplai pangan menjadi ranah Kementerian Pertanian, protein yang bersumber dari ikan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ekosistem ekonomi yang dibangun juga basisnya koperasi yang menjadi ranah Kementerian Koperasi dan UKM.

Dirinya sudah melakukan pilot project sejak Januari 2024 hingga sekarang masih berjalan. Di lahan seluas 15 hectare menanam padi dengan pupuk hayati (bio fertilizer), hasil panennya masuk ke Unit Pelayanan diproduksi menjadi beras dan berasnya dikonsumsi oleh siswa sekolah. Begitu juga telur, daging, dan sumber protein lain diproduksi sendiri. "Jadi yang dimakan anak-anak sekolah itu ialah beras dari sawah kita sendiri, sehingga sirkular ekonomi terbangun," ungkapnya.

Baca juga : Laporan Center For Market Education Sebut Sektor Manufaktur Mengalami Penurunan

Ia memaparkan untuk 3.000 anak sekolah membutuhkan beras 200 kilogram per hari, 350 kilogram daging ayam setiap hari atau 3.200 telor, sayur 350 kilogram. "Bisa dibayangkan petani yang tadinya menjual hanya satu dua ikat, permintaannya jadi banyak," tuturnya. 

Di situ juga melahirkan agen telur karena kebutuhan telur setiap hari. "Begitu juga susu. Untuk 3.100 anak dibutuhkan 600 liter susu setiap hari. Kalau produktivitas sapi itu 10 liter dibutuhkan 60 sapi," paparnya. Susu ini diharapkan diproduksi lokal. Dalam jangka panjang, sebutnya, bukan mengimpor susu tetapi mengimpor sapinya untuk memproduksi susu di dalam negeri. Dalam satu unit pelayanan membutuhkan 60 sapi, dalam satu kabupaten akan banyak peternakan sapi yang bisa menyuplai kebutuhan lokal.

Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Athor Subroto, Ph.D, mengatakan Strategic Policy Forum untuk melahirkan ide atau gagasan mendukung program-program dalam memajukan bangsa. "Ini salah satu upaya dari kami untuk terus membuat awareness kita terhadap masyarakat yang kita tuju," kata Athor.

Menurut Athor, seluruh lapisan masyarakat termasuk dari kalangan akademik memiliki peran aktif dalam mewujudkan cita-cita proklamasi yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara mendukung program pemerintah yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kaum akademisi yakni menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan program-program pemerintah," urainya. (RO/Z-2)