Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SENYUM Khaerudin Filis, 54, penambang pasir asal Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Raja Ampat, Papua Barat Daya, tak henti terkembang. Ia tak hentinya bersyukur atas hadirnya SPBU BBM satu harga di wilayahnya. Pasalnya, ia tak perlu lagi mengeluarkan biaya tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi solar untuk menambang.
"Dengan adanya BBM satu harga, kami sangat berterima kasih. Karena masyarakat sekarang mencari tidak setengah mati, harga BBM juga sudah turun di sini," kata dia ditemui Media Indonesia, Jumat (13/9).
Khaerudin tak lagi merasa dicurangi lantaran rupiah yang ia keluarkan untuk membeli solar di tempatnya sama dengan di tempat lain. Dia merengut ketika mengingat harus mengeluarkan uang hingga Rp10 ribu untuk mendapatkan satu liter solar, sementara di tempat lain harga per liter solar hanya Rp6.800 per liter.
Baca juga : IDI Gelar Pengobatan Gratis Bersama Dokter Spesialis di Raja Ampat
Harga solar di wilayah tempat tinggalnya yang saat ini sama dengan wilayah lain diakui Khaerudin telah banyak meringankan beban biaya hidupnya. "Dengan adanya SPBU satu harga jadi murah. Jadi ongkos lebih rendah. Ini bukan kami saja yang menikmati. Di sini ada daerah transmigrasi yang masuk tahun 1982, juga sudah beli minyak (bensin) dari sini juga," jelas Khaerudin.
Kehadiran SPBU BBM Satu Harga merupakan wujud komitmen PT Pertamina (Persero) menyediakan pertalite dan solar sesuai harga yang diatur oleh pemerintah atau sama dengan yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah lain di Indonesia. Melalui program itu pemerataan dan keadilan energi juga dapat tercapai.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Edi Mangun mengatakan, SPBU BBM Satu Harga di Kampung Sakabu merupakan satu-satunya yang ada di Distrik Salawati. SPBU yang diresmikan dan beroperasi pada Oktober 2021 disebut telah banyak meringankan beban masyarakat sekitar.
Baca juga : KM Pinisi Indosiren Terbakar di Perairan Raja Ampat, 30 Penumpang Selamat
"Jadi di Distrik Salawati Tengah ini, pelayanannya di sini sampai ke daerah pemukiman transmigrasi. Nah, di situ, (Pulau) Batanta, Jefman. Jadi satu titik di sini, tapi pelayanannya sampai ke situ," jelasnya.
Edi menambahkan, sejauh ini setidaknya tedapat 187 titik SPBU BBM Satu Harga di regional Maluku Papua. Jumlah itu setara 34,9%, atau sepertiga dari total titik SPBU BBM Satu Harga di Indonesia yang sebanyak 535 lokasi.
Lebih rinci lagi, jumlah SPBU BBM Satu Harga di Provinsi Papua Barat Daya sejauh ini telah tersebar di 36 titik, yakni 17 titik di Kabupaten Maybrat, 7 titik di Kabupaten Raja Ampat, 6 titik di Kabupaten Sorong Selatan, dan 6 titik di Kabupaten Tambrauw.
Baca juga : Cegah Ketimpangan Harga, ESDM Resmikan 26 SPBU BBM Satu Harga di Maluku-Papua
SPBU BBM Satu Harga di Kampung Sakabu dikelola oleh CV Al Fazza Raja Ampat dengan nomor 8698428. Zainuddin Majid selaku Penanggung Jawab BBM Satu Harga CV Al Fazza Raja Ampat mengungkapkan, setidaknya setiap bulan Pertamina memberikan 115 kilo liter (kl) BBM ke SPBU yang ia kelola.
Jumlah itu terdiri dari 85 kl BBM jenis Pertalite dan 30 kl Solar. Pasokan BBM itu didatangkan Pertamina dari Depot Sorong, Papua Barat. Sejak beroperasi di 2021, kata Zainuddin, tak ada kendala berarti baik dalam penyaluran maupun ketersediaan pasokan BBM.
Dia menambahkan, mulanya Pertamina hanya memberikan kuota 80 kl BBM ke SPBU yang Zainuddin kelola. "Ada kebijakan penambahan dari Pertamina menjadi 85 kl. Biasanya tidak pernah ada sisa, tapi juga tidak pernah kosong, karena ini kontinu. Jadi begitu stok sudah menipis, sudah masuk lagi. Jadi dari importir itu sudah perhitungkan dan kita sudah komunikasi," ujarnya.
"Sama seperti dengan di kota, di sini puncak kenaikan konsumsi BBM itu menjelang hari besar, tahun baru, lebaran, itu biasanya meningkat sekali. Dari Pertamina juga ada kebijakan terkait itu, biasanya ada operasi penambahan," tambah Zainuddin. (J-3)
Kehadiran Kantor OJK di Manokwari juga diharapkan bisa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan wilayah Indonesia Timur.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Baleg DPR RI di Sorong, untuk mendengar langsung pandangan daerah terhadap RUU BPIP.
BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi dan pengecekan mendalam terkait temuan belatung pada Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya.
Rembuk stunting ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang ada.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
PAKAR energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat memang sudah lama terbit, bahkan sejak tahun 1970-an.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) didorong untuk segera merealisasikan pembangunan rumah di lahan hibah 6 hektar milik Masyarakat Adat Raja Ampat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved