76% Indikator SDGs Tercapai, Indonesia Naik Peringkat

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sejak peluncuran Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015. Hal itu juga didukung oleh pencapaian dalam empat tahun terakhir.

"Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76% indikator SDGs di Indonesia telah tercapai," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (11/9).

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, imbuh Airlangga, pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi.

Baca juga : Menko Airlangga Dorong Engineering ASEAN Untuk Terus Kembangkan Green dan Blue Economy

Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.

Ketiga, dalam penguatan mesin Ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga program cash for work.

Baca juga : PBB: 600 Juta Orang Ada di Bawah Garis Kemiskinan di 2030

Dalam pilar pembangunan sosial, kata Airlangga, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai.

"Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui KUR. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

"Capaian-capaian yang baik ini perlu terus kita tingkatkan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak melalui Peraturan Presiden No 111/2022, salah satunya berupa SDG Bond untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi. Saya optimistis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak, termasuk Universitas Airlangga," pungkas Menko Airlangga. (E-2)