Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan transisi energi harus adil dengan ekonomi dan berjalan beriringan dengan dekarbonisasi.
Hal ini disampaikannya dalam sesi Plenari Indonesia International Sustainability Forum 2024 yang mengangkat tema Future of Energy Transition in Emerging Economies.
Menurut di, transisi energi harus mengatasi pertumbuhan ekonomi, memastikan keamanan energi, dan mengatasi perubahan iklim secara efektif, tanpa mengorbankan aspek-aspek penting. Tidak ada satupun teknologi atau solusi tunggal yang dapat menyelesaikan pengurangan emisi secara global.
Baca juga : Luhut Pandjaitan: ISF 2024 Ajang untuk Wujudkan Transisi Energi Dunia
"Kita harus menghindari bersikap dogmatis tentang satu teknologi pengurangan karbon,” kata Luhut dalam sambutannya di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).
Sebagai upaya transisi energi, Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Transisi Energi Nasional untuk mendorong inisiatif transisi energi di berbagai sektor.
Menko Luhut menjelaskan salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan negara-negara International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Sejauh ini telah teridentifikasi lebih dari 400 proyek prioritas di sektor ketenagalistrikan yang siap didanai.
Baca juga : PLTP Kamojang Pegang Peran Besar dalam Transisi Energi di Indonesia
Transisi energi Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi tetapi juga pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri hijau yang akan menopang perekonomian kami dalam jangka panjang.
"Untuk mempertahankan dan mempercepat transisi ini, kita membutuhkan kolaborasi dan investasi. Masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada upaya kolektif semua pemangku kepentingan," imbuh Menko Luhut.
PLN telah menerbitkan program Percepatan Penerapan Energi Terbarukan (ARED), yang bertujuan untuk memiliki sekitar 480GW kapasitas energi terbarukan pada tahun 2060.
Baca juga : PLTGU Tambak Lorok Memulai Operasi Komersial
Melalui kemitraan, Indonesia dan Singapura telah mengembangkan industri fotovoltaik surya dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (Battery Energy Storage System, BESS), yang memungkinkan Indonesia untuk mengekspor listrik hijau ke Singapura, yang dihasilkan oleh panel surya yang diproduksi di Indonesia.
Di sektor transportasi, Indonesia sudah memperkenalkan program insentif dan investasi untuk mempercepat adopsi EV dan pengembangan industrinya. Tahun lalu, Indonesia hanya memiliki dua model mobil BEV (Battery Electric Vehicle).
"Sekarang sudah ada lebih dari 25 model. Penjualan BEV meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 5.800 unit pada paruh pertama tahun 2023 menjadi 12.200 unit pada paruh pertama tahun 2024," tambah Menko Luhut.
Baca juga : Konsisten Jalankan Transisi Energi, PLN Raih Anugerah Ekonomi Hijau
Luhut menegaskan dari implementasi inisiatif transisi energi, tidak ada solusi yang sama persis. Setiap negara memiliki titik awal dan keterbatasan yang unik untuk dekarbonisasi.
Negara-negara berkembang harus terus tumbuh sambil juga mengurangi emisi. Sebab negara-nagara berkembang tidak dapat 100% menerapkan solusi dari negara-negara maju, karena kapasitas fiskal, akses teknologi, dan realitas politik mereka sangat berbeda.
"Setiap negara harus memilih dan menerapkan strategi berdasarkan konteks dan kebutuhannya sendiri," kata Luhut. (Try/P-3)
PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan yang mengaitkannya dengan kepemilikan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan sejarah pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden SBY.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Woosh sudah mampu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved