Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7). Penghargaan tersebut diperoleh atas upaya perseroan yang secara konsisten melakukan transisi energi melalui pengembangan pembangkit EBT di tanah air.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau merupakan hal yang sangat penting. Itu berkaitan eratdengan aspek-aspek perkembangan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, serta efisiensi sumber daya alam.
"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kehidupan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan perkembangan sosial," ujar Siti.
Baca juga : Saat Negara Hadir Bersama PLN Melistriki Hingga ke Pelosok
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus mendukung pemerintah mengakselerasi program transisi energi dalam rangka memitigasi perubahan iklim global.
"Penghargaan ini buah dari kerja keras seluruh insan PLN dalam menjalankan transisi energi. Capaian ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus melakukan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Darmawan.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi memastikan pihaknya terus melakukan upaya transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya.
Baca juga : 2030, PLN Targetkan Kelola 28,9 GW Pembangkit Listrik EBT
"Tahun lalu kami berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Ini menjadi PLTS apung terbesar di Asia Tenggara dan mampu menyuplai listrik hijau untuk sebanyak 50 ribu rumah tangga," ucap Evy.
Selain itu, PLN juga berhasil mengoperasikan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 10 megawatt dari total kapasitas 50 megawatt. PLTS IKN menempati lahan seluas 80 hektare dan dilengkapi 21.600 panel surya.
PLN juga telah memiliki skenario pengembangan EBT secara agresif melalui Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Skenario ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan kapasitas pembangkit 75% berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga 2040.
"Kami menyadari transisi energi harus kami lakukan demi mencegah pemanasan global dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," tandas Evy. (Z-11)
ULP Siantar Kota melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kota Pematangsiantar dan sebagian wilayah Kabupaten Simalungun.
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
TIM Opsnal Polsek Palu Barat mengungkap kasus pencurian besi bracing tower milik PT PLN (Persero) ULTG Palu di sepanjang Span Silae, Kabupaten Donggala.
PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatra Bagian Utara memperkuat tulang punggung sistem kelistrikan Pantai Barat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan.
PT PLN kembali menegaskan perannya dalam mendorong transisi energi nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.
Lalu lalang kendaraan listrik di arena Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Kemayoran mencerminkan arah baru mobilitas di Indonesia.
CPI bersama Bank Indonesia meluncurkan buku pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan sebagai panduan mendorong ekonomi hijau dan akses pembiayaan ramah lingkungan.
BPS gelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai 1 Mei. Simak fokus baru seperti ekonomi hijau, digital, hingga YouTuber yang akan dipetakan secara komprehensif.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved