Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, dalam gambaran besar arsitektur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dalam pemaparannya, alokasi terbesar belanja negara untuk anggaran pendidikan.
"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," kata Jokowi Pidato Nota Keuangan Pengantar Rancangan Undang-Undang RAPBN 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8).
Jokowi menuturkan anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Baca juga : Finalisasi Kebijakan di APBN 2025 Disepakati Bersama oleh Jokowi dan Prabowo Subianto
Selain itu, belanja negara di 2025 akan dialokasikan anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran,
Selanjutnya,untuk anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Baca juga : Kunjungan Kerja ke Lampung, Jokowi Tinjau Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
"Berikutnya, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun," terang Jokowi.
Anggaran tersebut, lanjutnya, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selanjutnya, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun Rupiah, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah. (Z-11)
Di terminal bus, pelabuhan, dan bandara, kita menyaksikan jutaan orang melakukan eksodus yang secara kultural disebut mudik
Kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan kembali menunjukkan hasil positif. SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, berhasil meraih penghargaan SMK Pusat Keunggulan.
GoStudy International bersama British Council membuka peluang lebih luas bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya melalui kampanye GoStudy GREAT UK.
MASYARAKAT Indonesia ialah masyarakat yang hidup dalam keragaman dan karena itu, dinamikanya kompleks.
Banjir besar November 2025 menyisakan duka yang belum usai, menjadikan perayaan tahun ini pengingat pahit bahwa bencana datang silih berganti.
Program penguatan kualitas lingkungan belajar dan pengembangan kapasitas siswa digelar untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Jakarta Timur.
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
BGN mesti bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang nakal dan tidak patuh pada standar menu gizi.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved